Dewablog.com — Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur hari Rabu (21/10), seiring upaya otoritas moneter dalam menjaga ekspektasi inflasi nasional dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa penahanan tingkat suku bunga ini didasari oleh pertimbangan bahwa akumulasi kenaikan suku bunga sebesar 100 basis poin pada periode Mei hingga Juni 2026 telah memadai untuk mengendalikan tingkat inflasi dalam kisaran target 1,5 hingga 3,5 persen.
“Langkah yang diambil oleh Bank Indonesia saat ini berfokus pada kebijakan yang lebih ditargetkan untuk mendorong inflow melalui peningkatan insentif hedging,” tegas Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Sebagai bagian dari kebijakan terukur tersebut, Bank Indonesia mengumumkan peningkatan diskon premi DNDF lindung nilai dari 25 persen menjadi 40 persen untuk tenor enam bulan, serta dari 30 persen menjadi 45 persen untuk tenor 12 bulan. Selain itu, diskon premi swap lindung nilai sebesar 15 hingga 25 persen untuk tenor tiga hingga 12 bulan juga dipastikan tetap dilanjutkan. Kebijakan insentif lindung nilai ini terbukti berhasil menarik aliran modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS sejak diterapkan pada Juni 2026.
Selain fokus pada penarikan aliran modal asing, Bank Indonesia mengambil langkah strategis guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional. Langkah ini diambil mengingat pertumbuhan kredit perbankan per September 2026 mencapai 13,26 persen secara tahunan (YoY), melampaui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencatatkan kenaikan sebesar 8,22 persen YoY. Penyesuaian dilakukan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap pada perbankan konvensional dan syariah.
Untuk bank konvensional, GWM diturunkan dari sembilan persen menjadi delapan persen per 1 November 2026, dan akan kembali dipangkas menjadi tujuh persen pada 1 Desember 2026. Sementara itu, GWM bank syariah disesuaikan dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen per 1 November 2026, lalu turun menjadi 5,5 persen per 1 Desember 2026. Kebijakan kelonggaran ini diproyeksikan bakal menyuntikkan tambahan likuiditas sebesar kurang lebih Rp190 triliun ke dalam sistem perbankan nasional.
Kendati demikian, Bank Indonesia merevisi proyeksi defisit transaksi berjalan (current account) tahun 2026 menjadi berkisar antara 1,6 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari perkiraan sebelumnya di rentang 0,5 hingga 1,3 persen terhadap PDB. Pelebaran defisit ini dipengaruhi oleh tingginya harga minyak mentah dunia sebagai dampak memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kebijakan moneter Bank Indonesia turut memperhitungkan prospek Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang diperkirakan masih menahan suku bunga utamanya dalam pertemuan akhir Oktober 2026. Data CME FedWatch Tool mencatat probabilitas The Fed untuk mempertahankan tingkat suku bunga AS berada di angka 85 persen, menguat signifikan dari posisi 67 persen pada pekan sebelumnya, dengan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin diproyeksikan baru terjadi pada Desember 2026.
Pasca-pengumuman kebijakan moneter tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup relatif stabil pada level Rp18.005. Di ranah korporasi pasar modal, dinamika perbankan juga diwarnai oleh kabar dari CIMB Group Holdings yang dikabarkan sedang mempertimbangkan rencana privatisasi (go private) serta penghapusan pencatatan saham (delisting) anak usahanya di Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA).
Berdasarkan research note CIMB Investment Bank, opsi privatisasi dinilai paling strategis lantaran valuasi saham BNGA dipandang masih berada di bawah harga wajar (undervalued), padahal perseroan memiliki prospek bisnis jangka panjang yang positif di segmen wealth management, corporate banking, konektivitas ASEAN, mass affluent, dan perbankan syariah. Tiga opsi utama yang dikaji meliputi penempatan saham kepada investor strategis, re-IPO, atau melakukan privatisasi secara menyeluruh.
Pada sektor perbankan lainnya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memperpanjang jadwal pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham menjadi tanggal 19 hingga 23 Oktober 2026. Perpanjangan ini dilakukan sebagai bagian dari alokasi buyback saham perseroan hingga Rp5 triliun yang telah disepakati dalam RUPST sebelumnya.
“Pelaksanaan buyback saham ini merupakan bagian dari rencana perseroan untuk buyback saham hingga Rp5 triliun pada periode 12 Maret 2026 hingga 11 Maret 2027,” ujar Direktur Utama Bank Central Asia Hendra Lembong.
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tengah mengevaluasi opsi buyback saham dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kecukupan modal, dan ekspansi pendanaan. Di sisi lain, PT Timah Tbk (TINS) berhasil mengamankan fasilitas kredit talangan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) berlimit revolving hingga Rp4 triliun dari Bank Mandiri untuk jangka waktu 12 bulan sejak 20 Oktober 2026.
Aksi korporasi sektor lain mencakup rencana PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) merilis private placement hingga 1,5 miliar saham baru, serta pembagian dividen interim dari PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) sebesar Rp29 per saham dan PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) sebesar Rp8 per saham. Selain itu, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) meraih fasilitas kredit investasi Rp500 miliar dari BCA untuk pengadaan armada sewa, sedangkan PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) mengantongi kredit sindikasi senilai Rp12,5 triliun dari 14 bank guna merestrukturisasi pinjaman.
Di pasar komoditas, sejumlah produsen nikel terkemuka asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia, seperti Tsingshan, GEM, Huayou Cobalt, dan Lygend, telah sepakat memangkas produksi smelter guna menahan penurunan harga nikel global. Kesepakatan ini melibatkan pemangkasan produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebesar 50 persen dan nickel pig iron (NPI) sebesar 20 persen, yang langsung memicu kenaikan harga nikel LME sebesar 0,9 persen menjadi 15.662 dolar AS per ton.
Pada saat bersamaan, harga minyak mentah jenis Brent menguat 1,7 persen ke kisaran 111 dolar AS per barel akibat meningkatnya kekhawatiran gangguan pasokan di Selat Hormuz pasca-serangkaian insiden serangan terhadap kapal tanker di kawasan Timur Tengah. Tekanan harga energi ini menjadi salah satu variabel luar negeri yang terus dicermati oleh otoritas ekonomi nasional dalam menjaga kestabilan indikator makroekonomi domestik ke depan.
