Dewablog.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa opsi pengunduran diri maupun pemakzulan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan dua hal yang sangat dimungkinkan secara hukum konstitusi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyusul berkembangnya polemik terkait keabsahan ijazah yang menjadi perhatian publik dan lembaga peradilan.
Menurut penjelasan Doli, seluruh prosedur mengenai pemberhentian atau penggantian pejabat tinggi negara telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prosedur konstitusional tersebut bertumpu pada empat syarat dasar, salah satunya adalah ketika pejabat bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Doli menilai bahwa wacana yang tengah mengemuka saat ini merujuk pada implikasi putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung terkait aspek administratif ijazah. Kendati opsi pengunduran diri maupun pemberhentian terbuka lebar secara aturan, keputusan akhir mengenai langkah hukum di parlemen sepenuhnya bergantung pada kesepakatan politik antar-fraksi di DPR RI.
“Dua-dua sangat dimungkinkan secara konstitusional karena itu diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita,” tegas Ahmad Doli Kurnia.
Ia melanjutkan, apabila proses politik di DPR bergulir dan membuahkan kesepakatan bersama, parlemen dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden selanjutnya akan memicu pelaksanaan Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 hingga ranah Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pimpinan DPR siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Penanganan aspirasi dan pembahasan resmi mengenai persoalan tersebut bakal digelar segera setelah masa reses DPR berakhir.
Dasco mengungkapkan bahwa sejauh ini komunikasi antar-fraksi di parlemen masih berlangsung secara informal. Berbagai masukan dari elemen masyarakat maupun anggota dewan dari beragam fraksi terus mengalir masuk ke pimpinan DPR untuk menyikapi status hukum Wakil Presiden.
“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme resmi,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.
Pihak pimpinan DPR menegaskan bahwa penanganan formal memerlukan pemenuhan mekanisme persidangan yang sah. DPR saat ini juga tengah menanti salinan fisik resmi atas putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut sebagai pijakan dasar dalam mengambil langkah kelembagaan.
Dengan dimulainya pembukaan masa persidangan DPR yang baru, dinamika pembahasan terkait polemik ijazah Wakil Presiden diperkirakan bakal memasuki babak baru. DPR dipastikan akan menentukan sikap kelembagaan secara resmi setelah seluruh proses administrasi dan rapat fraksi selesai dilaksanakan.
