Dewablog.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapat desakan publik dan kalangan pengamat untuk bertindak cepat serta transparan dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat dan tokoh nasional. Penanganan perkara yang lamban dan tertutup dikhawatirkan dapat memicu bergulirnya isu liar yang sarat dengan muatan kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa kelambatan serta ketidakterbukaan tim penyidik dalam memproses perkara ini sangat rawan dimanfaatkan oleh kelompok yang diuntungkan secara politik. Menurutnya, situasi tersebut dapat mengganggu independensi dan profesionalisme institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
“Karena bila tidak ditangani secara cepat dan transparan, ini menjadi isu liar yang entah ke mana juntrungannya, dan justru akan mengganggu kerja profesional kepolisian,” tegas Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.
Bambang menjelaskan bahwa indikasi adanya tumpangan atau pesanan politik sudah mulai terlihat di tengah masyarakat seiring berjalannya proses hukum. Salah satu bentuk dinamika politik tersebut terlihat dari munculnya tudingan yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam pusaran kasus penyadapan ilegal ini. Namun, Bahlil secara tegas telah menyampaikan bantahan atas seluruh tudingan yang ditujukan kepadanya.
Selain nama Bahlil, rumor politik juga menyasar dua mantan Kapolri, yakni Tito Karnavian dan Idham Azis, yang sempat diisukan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal tersebut. Isu tersebut langsung direspons dan dibantah keras oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin yang menegaskan bahwa informasi penetapan tersangka terhadap kedua purnawirawan tersebut tidak benar.
Di tengah maraknya spekulasi publik, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang diresmikan sebagai ajang silaturahmi oleh Sekretariat Presiden tersebut juga dihadiri oleh mantan Kapolri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Seusai acara tersebut, Tito Karnavian menjelaskan bahwa undangan pertemuan berasal dari Presiden Prabowo dan Ketua Persatuan Purnawirawan (PP) Polri. Ia mengungkapkan bahwa diskusi di Hambalang menekankan pada arahan Presiden terkait situasi pencegahan kebocoran negara, perbaikan tata kelola keuangan, serta dukungan terhadap program kerja pemerintah yang pro-rakyat.
Bambang Rukminto mengingatkan bahwa membiarkan narasi politik berkembang tanpa kepastian hukum akan merepotkan kerja penyidik Mabes Polri. Narasi yang terus bergulir dikhawatirkan mendikte arah penyidikan sehingga fokus penanganan perkara bergeser dari fakta hukum yang sebenarnya.
Mabes Polri menyatakan komitmennya untuk merespons perhatian luas dari publik dengan membentuk tim khusus. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa tim khusus tersebut bertugas mendalami seluruh informasi dan isu yang berkembang di tengah masyarakat secara cermat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Trunoyudo menegaskan bahwa proses pendalaman perkara membutuhkan waktu serta tahapan prosedur yang ketat. Ia berjanji seluruh hasil kerja dari tim khusus tersebut akan dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Meskipun demikian, kepolisian belum memperincikan rincian peran masing-masing tersangka setelah penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira polisi lainnya sebagai tersangka. Belakangan, penyidik juga menetapkan satu perwira lainnya sebagai tersangka baru dalam kasus ini.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan Bambang Rukminto yang menganggap langkah penyidik kurang cepat. Menurutnya, kepolisian belum memberikan penjelasan detail mengenai peran individual para tersangka serta belum mengungkap jajaran operator di tingkat bawah yang mengeksekusi tindakan penyadapan tersebut.
Bambang menambahkan bahwa apabila dalam beberapa waktu ke depan tidak terdapat perkembangan signifikan, hal itu menjadi indikasi kuat adanya upaya melokalisasi penanganan kasus sebatas pidana umum biasa. Padahal, dampak dari penyadapan ilegal ini berimplikasi luas terhadap perlindungan hak asasi manusia dan privasi warga negara.
Secara terpisah, mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala memberikan pandangannya terkait pengusutan kasus ini. Kriminolog dari Universitas Indonesia tersebut mengutarakan bahwa langkah kepolisian menangani skandal penyadapan merupakan momentum krusial yang sangat menentukan reputasi lembaga.
“Tidak ada yang sebesar ini sebelumnya, ini puncak. Nah, apakah polisi berani bermain-main lagi, apakah mungkin polisi akan mencederai harapan publik?” ujar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala.
Adrianus menilai penyidik kepolisian tidak akan berani membatasi atau menyaring pengungkapan fakta dalam perkara ini. Ia meyakini penanganan secara tuntas dan jujur merupakan satu-satunya cara bagi Polri untuk memulihkan kepercayaan publik setelah citra institusi mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.
Dukungan atas proses hukum yang bersih juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman. Dudung meyakinkan publik bahwa seluruh proses penyidikan perkara penyadapan ilegal ini akan berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan tanpa intervensi.
Di luar korps kepolisian dan lingkaran kepresidenan, Bareskrim Polri mencatat bahwa tindakan penyadapan ilegal tersebut diduga juga menargetkan sejumlah pejabat negara, pengusaha, aktivis organisasi kemasyarakatan, serta kalangan media. Namun, identitas detail dari para korban di luar Presiden Prabowo hingga kini belum dipublikasikan secara resmi.
Bambang Rukminto mendorong kepolisian agar segera mengumumkan daftar pihak-pihak yang menjadi korban penyadapan non-pejabat tersebut. Pengungkapan identitas dan latar belakang penyadapan dinilai penting untuk memperjelas apakah terdapat motif pemerasan, perlindungan bisnis ilegal, atau kepentingan logistik politik lainnya di luar isu keamanan negara.
Kasus ini terus menjadi perhatian intensif berbagai kalangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kepolisian diharapkan mampu menuntaskan seluruh rantai penyadapan ilegal ini secara terbuka demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak sipil seluruh masyarakat Indonesia.
