Dewablog.com — Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, secara resmi menyerukan pemberlakuan jam malam di berbagai wilayah guna menekan eskalasi kerusuhan yang dipicu oleh protes terhadap lonjakan biaya hidup. Keputusan ini diambil setelah aksi unjuk rasa pada akhir pekan lalu berubah menjadi salah satu insiden kekerasan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Pihak pemerintah kini berupaya keras memulihkan ketertiban umum di tengah ketidakpuasan publik yang meluas.
Lecornu telah menggelar rapat darurat dengan sejumlah menteri terkait untuk membahas situasi keamanan nasional. Langkah ini ditempuh setelah Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa aparat kepolisian sempat kehilangan kendali di beberapa titik saat menghadapi massa yang merusak fasilitas umum. Seruan jam malam yang bersifat parsial dan terlokalisasi ini diharapkan dapat melindungi sektor usaha, terutama setelah tercatat ratusan toko mengalami penjarahan serta kerusakan parah akibat kerusuhan.
“Saya bertekad penuh untuk memulihkan ketertiban umum,” tegas Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu.
Pemerintah Prancis juga menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan status darurat jika situasi keamanan di lapangan tidak segera membaik. Presiden Emmanuel Macron sendiri telah menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez, meskipun mengakui adanya celah kegagalan dalam aspek intelijen dan strategi keamanan. Padahal, sekitar 60.000 personel penegak hukum telah dikerahkan ke seluruh negeri untuk meredam gelombang protes yang melibatkan sekitar setengah juta orang pada Sabtu (17/10) lalu.
Aksi protes yang awalnya dipelopori oleh kelompok siswa sekolah menengah menuntut perbaikan kondisi pendidikan, kemudian berkembang menjadi demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh gerakan Rompi Kuning. Situasi semakin tidak terkendali ketika kelompok bertopeng menyusup ke tengah massa, melakukan pembakaran balai kota, menjarah pertokoan, serta merusak kendaraan di sepanjang jalan. Data otoritas keamanan menunjukkan hampir 1.000 personel polisi terluka, sementara lebih dari 2.500 orang telah ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mencatat bahwa sekitar 70 persen dari mereka yang ditahan adalah orang dewasa yang sebagian besar sudah masuk dalam radar pengawasan otoritas. Ketua Kamar Dagang, Alain Di Crescenzo, memperkirakan kerugian ekonomi akibat penjarahan dan kerusakan properti mencapai ratusan juta euro. Lebih dari 2.000 unit usaha terdampak langsung oleh aksi kekerasan yang melumpuhkan aktivitas ekonomi di kota-kota besar tersebut.
Respons dari komunitas internasional mulai bermunculan seiring dengan meningkatnya kecemasan di negara-negara tetangga Eropa. Uni Eropa mengecam tindakan kekerasan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, sembari tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Jerman bahkan telah memperbarui imbauan perjalanan bagi warganya ke Prancis karena mempertimbangkan potensi kerusuhan susulan yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Otoritas lokal di Marseille telah menjadi wilayah pertama yang merespons seruan pusat dengan mengumumkan pelarangan pertemuan publik mulai tengah hari hingga pukul 20.00 waktu setempat. Pemerintah Prancis kini menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas guna menjaga stabilitas nasional dan upaya meredam kemarahan rakyat terkait beban ekonomi. Sementara itu, kelompok pengunjuk rasa dikabarkan masih berencana untuk kembali turun ke jalan pada Sabtu mendatang, yang memicu kekhawatiran akan adanya gelombang kekerasan baru di berbagai wilayah.
