Dewablog.com — Gelombang demonstrasi siswa yang melanda berbagai wilayah di Prancis kini menjadi sorotan nasional setelah para pelajar menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi fasilitas sekolah yang dinilai tidak layak. Berbagai rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan situasi memprihatinkan di sejumlah institusi pendidikan, mulai dari keberadaan sarang tikus di fasilitas toilet, atap bangunan yang bocor, hingga sistem pemanas ruangan yang tidak berfungsi dengan baik.
Salah satu titik aksi protes yang menonjol terjadi di Lycee Paul Eluard, Saint-Denis, sebuah kawasan di pinggiran Paris. Di sana, para siswa secara terbuka mengeluhkan infrastruktur pendidikan yang kian menurun kualitasnya. Keluhan serupa juga terdengar dari wilayah Pantin, di mana siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan jendela yang tidak dapat dibuka, bahkan saat suhu musim panas melonjak hingga mencapai 40 derajat Celsius.
Kondisi bangunan yang menua menjadi persoalan serius, mengingat lebih dari 80 persen gedung sekolah dasar di Prancis telah berusia di atas 50 tahun. Analisis teknis memperkirakan bahwa sekitar 10 hingga 20 persen dari bangunan tersebut saat ini membutuhkan renovasi besar-besaran agar memenuhi standar keamanan dan kenyamanan belajar bagi para siswa. Meskipun pemerintah telah mencoba melakukan intervensi melalui program pembangunan, perlindungan terhadap dampak cuaca ekstrem seperti gelombang panas dinilai masih sangat jauh dari memadai.
Ketimpangan dalam alokasi anggaran juga menjadi pemicu utama kekecewaan para siswa. Meskipun Prancis tercatat mengalokasikan dana sekitar 6,7 persen dari produk domestik bruto untuk sektor pendidikan, besarnya investasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas lingkungan belajar di lapangan. Sistem pendidikan yang tergolong sentralistik membuat proses perbaikan bangunan sekolah menjadi sangat lambat karena melibatkan pembagian kewenangan yang kompleks antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah pusat di Paris memegang kendali atas penggajian guru dan penetapan kurikulum, sementara tanggung jawab pemeliharaan bangunan sekolah terbagi ke dalam berbagai level pemerintahan daerah. Perbedaan kapasitas keuangan antarkomune dan wilayah menyebabkan ketidakmerataan dalam kecepatan perbaikan fasilitas. Lebih dari dua pertiga anggaran publik juga habis terserap untuk belanja pegawai serta dana pensiun, sehingga ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi infrastruktur menjadi sangat terbatas.
“Sebuah perangkat lunak akan segera dioperasikan untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang berada dalam situasi paling bermasalah sebagai respons konkret atas tuntutan siswa akan perbaikan fasilitas dan guru pengganti,” ujar Menteri Pendidikan Edouard Geffray.
Selain persoalan fisik gedung, para siswa juga menyoroti tingginya angka jam pelajaran yang hilang akibat ketidakhadiran guru serta kepadatan ruang kelas yang melampaui kapasitas ideal. Laporan dari Mahkamah Audit Prancis mencatat bahwa sekitar 9 persen jam pelajaran di tingkat menengah pertama negeri pada tahun ajaran 2023/2024 tidak terlaksana. Tragisnya, hanya sekitar 12 persen dari jam pelajaran yang batal tersebut berhasil digantikan oleh tenaga pendidik lain.
Masalah ini semakin diperparah dengan rendahnya tingkat gaji guru di Prancis jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Eropa. Berdasarkan data OECD, seorang guru di tingkat menengah pertama setelah menjalani masa kerja selama 15 tahun hanya menerima penghasilan sekitar separuh dari rekan seprofesinya di Jerman. Kondisi ini turut menyumbang pada minimnya motivasi dan tingginya angka kekosongan pengajar yang berdampak langsung pada hak siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron sebenarnya telah berupaya melakukan berbagai langkah perbaikan sejak 2017, termasuk memangkas jumlah murid per kelas di wilayah-wilayah miskin serta membuka ribuan posisi guru baru. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum cukup efektif menambal celah pendidikan yang kian melebar. Hasil asesmen PISA yang dirilis pada September 2026 bahkan menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga pelajar berusia 15 tahun di Prancis gagal mencapai tingkat kompetensi dasar dalam bidang matematika.
Situasi ini semakin panas dengan adanya keterlibatan unsur politik menjelang pemilihan presiden mendatang. Berbagai aksi protes di media sosial kini tidak hanya dipenuhi oleh tuntutan perbaikan sekolah, tetapi juga disusupi oleh narasi politik yang lebih luas. Partai kiri radikal La France Insoumise (LFI) terpantau aktif memberikan dukungan terhadap aksi blokade sekolah yang dilakukan para siswa, meskipun pemerintah menuding partai tersebut sengaja mengeksploitasi kemarahan pelajar demi kepentingan elektoral.
Kesenjangan sosial juga menjadi akar masalah yang semakin nyata dalam sistem pendidikan Prancis. Meskipun model sekolah republikan menjanjikan kesempatan yang setara bagi setiap anak, keberhasilan akademis saat ini justru tampak sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tua. Anak-anak dari keluarga kurang mampu secara statistik menjadi pihak yang paling sering terdampak oleh pembatalan jam pelajaran, yang pada akhirnya memperlebar jurang ketimpangan pendidikan di masa depan.
Dalam menghadapi tekanan protes yang terus meluas, pemerintah kini menjanjikan penyediaan lebih dari 3.000 guru pengganti dalam jangka pendek guna menenangkan situasi. Namun, dengan terbatasnya ruang fiskal negara yang tengah tertekan, tantangan untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan investasi pendidikan akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi otoritas Prancis di masa mendatang.
