Dewablog.com — Gabungan mahasiswa dari 15 perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Selasa (6/10/2026). Aksi massa tersebut dilakukan guna menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, terkait penanganan bencana kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian memprihatinkan di wilayah tersebut. Namun, para demonstran harus menelan kekecewaan lantaran sang gubernur tidak berada di tempat saat mereka tiba.
Koordinator aksi yang juga perwakilan dari Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Johan, mengungkapkan bahwa kehadiran ratusan mahasiswa dari belasan kampus ini didasari oleh keresahan bersama atas kondisi udara di Sumatera Selatan. Mereka sengaja mendatangi pusat pemerintahan provinsi dengan harapan dapat berdialog langsung dan mendapatkan komitmen nyata dari kepala daerah. Sayangnya, koordinasi di lapangan menunjukkan bahwa pemimpin tertinggi di provinsi tersebut sedang memiliki agenda kerja di luar daerah.
“Kami bersama kawan-kawan 15 kampus sepakat untuk turun hari ini, ingin menyampaikan langsung kepada Bapak Herman Deru. Cuma sangat disayangkan Bapak Herman Deru hari ini berada di Jakarta,” kata Johan.
Kekecewaan massa aksi semakin bertambah setelah mengetahui bahwa Wakil Gubernur Sumatera Selatan juga sedang tidak berada di Palembang untuk menerima kedatangan mereka. Padahal, para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Selatan ini telah berkumpul dan bersiap di lokasi unjuk rasa sejak pukul 14.00 WIB. Ketidakhadiran kedua pimpinan daerah tersebut dinilai sebagai bentuk kurangnya kepekaan terhadap isu kedaruratan lingkungan yang sedang dihadapi masyarakat.
Meski tidak berhasil menemui gubernur maupun wakil gubernur, massa aksi memilih untuk tidak langsung membubarkan diri dari halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka memutuskan untuk tetap bertahan di lokasi dan bersabar menunggu kepulangan Herman Deru guna mendapatkan penjelasan langsung. Johan menegaskan bahwa kehadiran sosok pemimpin sangat krusial dalam situasi krisis seperti sekarang, terutama untuk memberikan kepastian solusi atas bencana kabut asap.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi karhutla yang dinilai masih jauh dari kata maksimal. Johan menyampaikan bahwa meskipun Pemprov Sumatera Selatan telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan, hasilnya belum memberikan dampak signifikan di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan kualitas udara yang terus memburuk akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah pemukiman warga dalam beberapa waktu terakhir.
Mahasiswa juga mengkritisi publikasi penanganan karhutla yang kerap ditampilkan pemerintah daerah di media sosial, salah satunya melalui akun Instagram pribadi milik gubernur. Menurut penilaian aliansi mahasiswa, laporan keberhasilan penanganan di media sosial tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan kualitas udara yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Upaya penanggulangan yang telah dipublikasikan secara masif dinilai belum menyentuh akar permasalahan karhutla secara efektif.
Lebih lanjut, massa mendesak adanya transparansi penuh dari Pemprov Sumatera Selatan mengenai pengelolaan bantuan yang diterima dari pemerintah pusat untuk mengatasi karhutla. Bantuan tersebut mencakup berbagai fasilitas penting seperti kendaraan operasional pemadam kebakaran hingga pembangunan sumur bor di titik-titik rawan kebakaran. Mahasiswa menuntut rincian penggunaan anggaran dan efektivitas pemanfaatan sarana tersebut agar publik mengetahui sejauh mana alokasi dana negara digunakan dengan tepat sasaran.
Kondisi kabut asap tahun ini dinilai oleh para mahasiswa jauh lebih parah dan mengkhawatirkan dibandingkan dengan kejadian-kejadian pada tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, kejelasan mengenai langkah konkret jangka pendek dan jangka panjang dari pemerintah daerah sangat mendesak untuk segera dipaparkan kepada publik. Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan transparansi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang melekat pada peran akademisi di tengah masyarakat.
Di tengah jalannya aksi unjuk rasa, sempat terjadi ketegangan dan dinamika terkait kehadiran seorang oknum mahasiswa yang diduga mengenakan atribut almamater Universitas Sriwijaya (Unsri). Masalah tersebut langsung ditangani oleh panitia aksi dan dikoordinasikan dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi. Johan menjelaskan bahwa pihaknya telah menempuh jalur mediasi bersama kepolisian untuk memastikan kejelasan status dan motif dari individu bersangkutan agar tidak memicu keributan lebih lanjut.
Pihak mahasiswa menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan apabila ditemukan adanya pelanggaran atau penyusupan dalam barisan aksi unjuk rasa tersebut. Kendati demikian, Johan mengingatkan aparat kepolisian agar tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Mereka sangat berharap aparat tidak melakukan tindakan represif terhadap para mahasiswa yang sedang memperjuangkan hak masyarakat atas udara bersih di Sumatera Selatan.
