Dewablog.com — Mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, memberikan pernyataan tegas mengenai isu konspirasi yang melibatkan Singapura dalam upaya menjatuhkan pasar modal Indonesia. Dino menilai bahwa tuduhan adanya sabotase melalui manipulasi lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) merupakan hal yang tidak masuk akal dan sangat jauh dari realitas hubungan diplomatik yang selama ini terjalin erat antara kedua negara tetangga tersebut.
Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut, dalam kalkulasi politik tingkat tinggi di kawasan, tindakan semacam itu sama sekali tidak memiliki tempat dalam hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Ia menekankan bahwa menjaga rasa saling percaya adalah fondasi utama bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara, sehingga isu mengenai upaya sengaja memicu aksi jual murah saham dalam negeri dianggap sebagai spekulasi yang tidak memiliki dasar faktual yang kuat.
“Hukumnya tabu dan haram bagi elit politik Singapura untuk berkonspirasi mencelakai Indonesia. Sebagaimana juga tabu dan haram bagi Indonesia untuk mencelakai Singapura,” tegas Dino Patti Djalal.
Dino menerangkan lebih lanjut bahwa Singapura memiliki rekam jejak, niat baik atau goodwill, serta tingkat kepercayaan yang sudah lama teruji dalam sejarah panjang kerja sama kedua negara. Ia mengingatkan publik mengenai bagaimana Singapura selalu hadir memberikan bantuan pada masa-masa paling krusial yang dihadapi Indonesia, mulai dari penanganan pasca-bencana tsunami dahsyat di Aceh dan Nias pada tahun 2004 hingga masa krisis moneter dan pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu.
Selain bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat, kolaborasi ekonomi skala besar juga menjadi bukti nyata betapa pentingnya hubungan kedua negara, seperti pembangunan kawasan industri di Batam, Bintan, hingga Kendal di Jawa Tengah. Dino memandang bahwa keberadaan investasi besar ini menunjukkan bahwa Singapura memiliki kepentingan langsung terhadap kesehatan ekonomi Indonesia. Secara logika ekonomi, sangat tidak masuk akal jika sebuah negara mencoba merusak pasar modal negara tetangga di mana mereka sendiri memiliki aset dan kepentingan investasi yang masif.
Stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dinilai menjadi faktor krusial bagi Singapura karena posisi geografis yang sangat berdekatan dan saling bergantung. Sebagai negara kota yang berfungsi sebagai pusat keuangan regional, Singapura dipastikan akan menjadi salah satu pihak yang paling terdampak jika terjadi guncangan hebat di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Singapura dipastikan akan selalu berorientasi pada pemeliharaan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan melakukan aksi sabotase yang berisiko menjadi bumerang bagi stabilitas ekonomi mereka sendiri.
Menyinggung pepatah diplomasi klasik yang sering disuarakan yakni sejuta kawan terlalu sedikit dan satu lawan musuh terlalu banyak, Dino menyayangkan munculnya narasi yang menempatkan tetangga terdekat sebagai ancaman. Ia berpendapat bahwa memperlakukan Singapura dengan penuh kecurigaan justru akan bersifat kontradiktif dengan semangat persahabatan di kawasan ASEAN yang selama ini telah dibangun dengan susah payah oleh para pemimpin terdahulu demi menciptakan kawasan yang damai dan sejahtera.
“Akan sangat kontradiktif kalau kita memperlakukan tetangga terdekat Singapura seperti lawan dan dengan penuh curiga,” jelas Dino melalui keterangan resminya.
Mengenai isu kabut asap lintas batas yang sering kali menjadi dinamika dalam hubungan bilateral, Dino memandangnya sebagai sebuah tolak ukur atau test case bagi diplomasi Indonesia saat ini. Ia berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat menangani masalah tersebut dengan bijak guna mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin alami di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, kepemimpinan yang besar ditunjukkan melalui cara-cara diplomatik yang elegan dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan menunjukkan sikap yang kerdil di mata internasional.
Pernyataan Dino Patti Djalal ini muncul sebagai respons langsung terhadap tudingan yang sebelumnya dilontarkan oleh mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Lutfi secara terbuka menuduh Singapura memanfaatkan pengaruh mereka melalui institusi investasi besar seperti Temasek dan GIC untuk menekan indeks MSCI. Tujuannya disebut-sebut agar status pasar modal Indonesia diturunkan dari klasifikasi pasar berkembang atau emerging market menjadi pasar mandiri yang berdiri sendiri atau standalone market.
Lutfi, yang pernah menjabat sebagai menteri di dua periode kepemimpinan nasional, menduga langkah penurunan status tersebut sengaja dilakukan untuk menjatuhkan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara drastis. Menurut analisisnya, perubahan status tersebut akan memicu kepanikan investor global dan memungkinkan pihak asing untuk memborong saham-saham perusahaan besar di Indonesia dengan harga yang sangat murah atau jauh di bawah nilai wajar aslinya.
Lebih spesifik lagi, Lutfi mengklaim telah mendapatkan informasi internal mengenai adanya keterlibatan seorang petinggi GIC bernama Rachel Goh yang disebut-sebut memberikan tekanan kuat kepada pihak MSCI. Lutfi mempertanyakan mengapa institusi raksasa tersebut begitu gencar memberikan tekanan kepada Indonesia melalui instrumen peringkat pasar modal global, yang menurutnya berpotensi merugikan ekonomi nasional secara sistemik.
Namun, Dino Patti Djalal tetap pada pendiriannya bahwa kolaborasi internasional dan rasa saling menghormati adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi setiap tantangan ekonomi maupun krisis. Ia mengingatkan kembali bagaimana dunia memberikan respek dan kepercayaan yang sangat tinggi kepada Indonesia saat berhasil mengomandoi bantuan internasional secara transparan pasca-tsunami 2004. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa kepemimpinan yang inklusif jauh lebih menguntungkan daripada membangun narasi permusuhan tanpa bukti yang nyata.
Hingga berita ini diturunkan, polemik mengenai pengaruh eksternal terhadap pasar modal Indonesia masih menjadi sorotan tajam bagi para pelaku pasar dan pengamat ekonomi internasional. Meski terdapat perbedaan pandangan yang kontras antara dua tokoh mantan menteri tersebut, publik diharapkan dapat melihat hubungan bilateral dari perspektif strategis yang lebih luas, terutama dalam upaya menjaga iklim investasi yang kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih terus berlangsung hingga saat ini.
