Dewablog.com — Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan ini digelar secara khusus untuk mendiskusikan berbagai perkembangan terkini, termasuk polemik mengenai keabsahan dokumen ijazah yang terus menjadi sorotan publik pasca-terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut menjadi sarana komunikasi langsung antara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kesempatan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pertemuan berjalan intensif dan Kepala Negara memberikan banyak saran serta masukan strategis kepada Gibran dalam menghadapi polemik yang sedang bergulir.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Melalui permohonan resmi tersebut, Gibran berkeinginan untuk menempuh mekanisme hukum yang transparan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini dimaksudkan untuk membuktikan secara sah seluruh dokumen administratif yang dimilikinya guna menjawab keraguan berbagai pihak di ranah publik.
Di samping membahas langkah pembuktian dokumen keabsahan ijazah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan niat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dalam ruang diskusi tersebut. Niat tersebut diutarakan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika situasi politik nasional.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang terkait hasil pertemuan itu, Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa tidak benar jika Presiden Prabowo disebut menyampaikan penolakan terhadap niatan pengunduran diri yang diungkapkan oleh Wakil Presiden.
Polemik mengenai keabsahan dokumen ini sebelumnya telah memicu eskalasi politik yang cukup kuat, termasuk di lingkungan DPR RI. Tercatat setidaknya 50 anggota DPR RI telah menandatangani usulan pembentukan Hak Menyatakan Pendapat mengenai posisi dan keabsahan dokumen Wakil Presiden Gibran.
Upaya penyelesaian melalui jalur hukum PTUN ini diharapkan dapat menjadi langkah pasti dalam memberikan kepastian hukum yang sah, mengakhiri simpang siur opini publik, serta memastikan jalannya roda pemerintahan tetap stabil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
