Dewablog.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara resmi menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Greenpeace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut melibatkan pembentangan spanduk dan poster yang menyuarakan tuntutan terkait penanganan krisis iklim serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kian menekan daya beli warga.
Pemerintah menyatakan sikap terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh kelompok aktivis tersebut. Syahganda menegaskan bahwa pihak otoritas menghargai langkah Greenpeace sebagai bagian dari hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Baginya, isu mengenai dampak perubahan iklim dan beban biaya hidup yang dirasakan masyarakat saat ini memang telah menjadi agenda prioritas bagi Presiden dalam pengambilan kebijakan strategis.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” tegas Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan.
Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan langkah-langkah konkret yang sedang diimplementasikan untuk meredam dampak krisis iklim, salah satunya melalui penguatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi jangka panjang terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak luas pada ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga fokus pada stabilitas ekonomi domestik guna meringankan tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat. Salah satu instrumen utama yang disiapkan adalah paket stimulus ekonomi untuk semester II tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 26,34 triliun. Paket ini dirancang untuk menyasar langsung kebutuhan pokok masyarakat melalui bantuan pangan yang terukur.
Detail dari kebijakan tersebut mencakup pemberian bantuan beras sebanyak 10 kilogram kepada 33,24 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga energi dengan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, serta penambahan pasokan beras melalui program SPHP sebanyak 1 juta ton.
Syahganda menambahkan bahwa langkah-langkah fiskal dan bantuan sosial ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi rumah tangga di tengah tantangan global. Pemerintah meyakini bahwa perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus tetap sejalan dengan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kondisi lingkungan hidup.
Terkait masukan yang disampaikan oleh pihak aktivis, pemerintah menyatakan kesiapan untuk menampung data dan rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace. Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada kementerian teknis terkait untuk dijadikan bahan evaluasi guna memperbaiki kebijakan yang ada di masa depan. Pemerintah memandang bahwa ruang partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendorong perbaikan tata kelola lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan.
Aksi yang berlangsung sejak Selasa pagi tersebut menarik perhatian publik saat sejumlah spanduk besar dan poster berwarna kuning terbentang di area Patung Selamat Datang. Salah satu pesan yang tertulis di poster tersebut menekankan bahwa perlindungan terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hingga saat ini, pemerintah terus membuka komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan nasional yang dihadapi.
