Dewablog.com — Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai isu ijazah yang menerpa dirinya serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mardani menilai pernyataan Jokowi yang menyebut polemik tersebut sebagai bagian dari operasi politik merupakan hal yang wajar dalam dinamika kekuasaan di Indonesia saat ini.
Menurut Mardani, langkah Jokowi tersebut kemungkinan besar dilakukan karena isu ijazah dianggap berpotensi mengganggu stabilitas atau rencana politik yang telah disusun oleh pihak istana maupun lingkaran kekuasaan. Ia menyebutkan bahwa setiap tokoh politik pasti memiliki strategi perlindungan terhadap citra dan target-target strategis yang ingin dicapai dalam masa jabatan maupun transisi kepemimpinan.
“Wajar Pak Jokowi berpendapat demikian. Karena memang isu ini bisa merusak target-target politik yang sudah ditargetkan,” kata Mardani Ali Sera kepada wartawan pada Selasa (20/10/2026).
Meskipun memaklumi sudut pandang Jokowi, Mardani menegaskan bahwa pihak-pihak yang terus menyuarakan keraguan terhadap keaslian ijazah tersebut tetap berada pada jalur yang benar secara demokrasi. Ia berpendapat bahwa kejelasan mengenai latar belakang pendidikan seorang pemimpin merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk diketahui secara transparan dan tanpa keraguan sedikit pun.
Politikus PKS tersebut menekankan bahwa status Jokowi dan Gibran sebagai tokoh publik yang memegang jabatan penting menjadikannya objek pengawasan yang sah bagi rakyat. Transparansi mengenai ijazah bukan sekadar masalah administratif belaka, melainkan menyangkut integritas moral dan kepatuhan terhadap aturan main dalam proses pencalonan pejabat negara yang harus dijunjung tinggi.
Sebelumnya, Joko Widodo mengungkapkan kegerahannya terhadap isu ijazah yang terus bergulir di ruang publik melalui keterangan resminya. Mantan Wali Kota Solo tersebut secara gamblang menyebut ada skenario besar di balik munculnya kembali polemik lama yang sempat mereda beberapa waktu lalu, terutama yang menyeret nama putra sulungnya.
“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” ujar Joko Widodo dalam pernyataannya.
Jokowi menambahkan bahwa meskipun situasi di media sosial maupun ruang publik menjadi riuh, dirinya tetap menyikapi hal tersebut dengan tenang dan tidak terlalu ambil pusing. Ia menganggap serangan-serangan politik semacam itu merupakan bagian dari risiko pekerjaan yang harus dihadapi, meskipun ia menyayangkan adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari isu tersebut.
Polemik mengenai ijazah ini sebenarnya bukanlah barang baru dalam kancah politik nasional, mengingat isu serupa sempat mencuat pada periode pemilihan presiden sebelumnya. Namun, keterlibatan nama Gibran Rakabuming Raka menambah dimensi baru dalam perdebatan ini, terutama setelah ia resmi menjabat sebagai Wakil Presiden RI, yang membuat publik semakin kritis menuntut validasi data pendidikan.
Masyarakat kini menanti bagaimana klarifikasi lebih lanjut akan dilakukan secara formal oleh lembaga terkait untuk mengakhiri spekulasi yang ada di masyarakat. Mardani berharap agar semua pihak tetap mengedepankan data dan fakta dalam berargumen, sehingga diskursus publik tidak hanya berhenti pada tuduhan operasi politik semata, melainkan pada pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.
