Dewablog.com — Kubu oposisi politik di Israel yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot mulai menggalang kekuatan dengan melobi sejumlah kelompok politik serta mantan sekutu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah konsolidasi politik ini dilakukan sebagai bagian dari strategi besar untuk melengserkan Netanyahu dan membentuk pemerintahan koalisi baru yang melibatkan berbagai spektrum politik di negara tersebut.
Upaya perangkulan tersebut mencakup elemen sekuler dan liberal hingga partai politik pembela warga Arab Israel yang mencatatkan lonjakan perolehan kursi pada pemilihan umum terakhir. Selain itu, aliansi oposisi juga menjajaki potensi kerja sama dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks demi mengamankan dukungan mayoritas di parlemen Israel.
Melalui unggahan di media sosial X, Gadi Eisenkot mengklaim bahwa negosiasi yang dilakukan secara tertutup telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Mantan panglima militer Israel tersebut optimistis dapat segera mengantongi mandat resmi dari Presiden Israel Isaac Herzog untuk menyusun kabinet pemerintahan yang baru.
“Kami telah membuat kemajuan yang signifikan dan mencapai terobosan secara diam-diam dan bersahaja, dengan banyak hal yang masih berlangsung di balik layar,” ujar Gadi Eisenkot.
Dukungan terhadap pembentukan koalisi baru ini juga datang dari tokoh utama blok kiri Israel, Yair Golan. Ia menyatakan optimistis bahwa upaya serius sedang berlangsung dan menunjukkan perkembangan yang jauh lebih positif dibandingkan situasi sesaat setelah hasil pemilu keluar.
Fokus utama lobi politik kubu oposisi saat ini menyasar faksi Yahudi ultra-Ortodoks, kelompok yang selama ini dikenal sebagai pilar utama penyokong kekuasaan Netanyahu. Kelompok ultra-Ortodoks dilaporkan mulai melunakkan sikap mereka, terutama terkait isu krusial undang-undang wajib militer yang selama ini memicu kontroversi luas di tengah masyarakat Israel.
Keistimewaan berupa pengecualian wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks telah lama menimbulkan kecemburuan sosial dan kritik tajam dari publik sekuler. Ketegangan sosial ini kian memuncak menyusul banyaknya tentara cadangan yang harus dimobilisasi secara berulang kali dalam berbagai operasi militer sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023.
Selama bertahun-tahun, Benjamin Netanyahu merawat dukungan dari komunitas ultra-Ortodoks yang mencakup sekitar 14 persen dari total populasi Israel. Ia mengizinkan para pemuda dari komunitas tersebut menempuh pendidikan di sekolah keagamaan ketimbang memenuhi panggilan dinas militer nasional.
Kendati demikian, rencana pembentukan koalisi ini tidak sepenuhnya berjalan mulus tanpa riak internal di tubuh oposisi sendiri. Tokoh oposisi senior Avigdor Liberman secara terbuka menolak gagasan untuk bekerja sama atau berbagi kekuasaan dengan partai-partai dari kelompok Arab Israel.
Meskipun menentang keterlibatan kelompok Arab Israel, Liberman justru menyerukan perlunya membuka ruang dialog fleksibel dengan faksi Yahudi ultra-Ortodoks. Menurutnya, prioritas tertinggi politik saat ini adalah mengakhiri kepemimpinan Netanyahu, sehingga kompromi politik sulit untuk dihindari.
“Hal ini menyakitkan bagi saya, dan saya tahu banyak orang lain juga merasakan hal yang sama. Namun, mengingat berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, kepentingan nasional Negara Israel dan bangsa Yahudi harus diutamakan di atas pertimbangan lainnya,” kata Avigdor Liberman.
Secara kalkulasi politik, gabungan partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks memegang total 13 kursi di parlemen. Penambahan 13 kursi tersebut dinilai menjadi kunci krusial yang dapat melapangkan jalan bagi kubu Gadi Eisenkot untuk mengamankan ambang batas mayoritas, merebut kekuasaan, dan merombak peta politik Israel.
