Dewablog.com — Mantan Presiden Paraguay Santiago Pena diperintahkan untuk menjalani penahanan pra-persidangan oleh otoritas hukum setempat menyusul keterlibatannya dalam skandal kolapsnya bank digital Ueno. Krisis perbankan yang dipicu oleh kegagalan institusi keuangan tersebut dilaporkan telah menyebabkan hampir tiga juta nasabah di seluruh negeri kehilangan akses terhadap dana simpanan mereka secara mendadak.
Hakim Humberto Otazu pada hari Sabtu menetapkan bahwa Pena harus menjalani masa penahanan di markas Resimen Pengawal Presiden, sebuah fasilitas militer yang dijaga ketat, alih-alih di penjara konvensional. Keputusan ini diambil untuk memastikan sang mantan kepala negara tetap berada di Paraguay guna mengikuti seluruh rangkaian proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana yang merugikan stabilitas keuangan nasional tersebut.
Berdasarkan laporan hukum yang ada, Pena didakwa telah melakukan pelanggaran kepercayaan serta penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi selama masa jabatannya. Pihak kejaksaan menuduh adanya skema sistematis yang mengarahkan sumber daya negara untuk menopang operasional Bank Ueno, institusi perbankan digital yang mengalami pertumbuhan pesat secara tidak wajar dalam beberapa tahun terakhir.
Selain mantan presiden, Kepala Bank Sentral Paraguay Carlos Carvallo juga menghadapi dakwaan serupa dan telah diperintahkan untuk menjalani penahanan pra-persidangan. Carvallo dituduh melakukan pemalsuan dokumen pemerintah untuk menutupi kondisi kesehatan keuangan bank yang sebenarnya sebelum akhirnya dinyatakan gagal oleh otoritas pengawas keuangan.
Skandal ini berpusat pada hubungan erat antara Pena dengan manajemen Bank Ueno, yang pertumbuhannya disebut-sebut mendapat dukungan besar dari suntikan dana publik mencapai lebih dari 800 juta dollar AS. Bank digital tersebut sempat berhasil menarik minat jutaan warga Paraguay sebelum akhirnya terjerumus dalam masalah solvabilitas serius yang memaksa regulator untuk melakukan pengambilalihan paksa.
Otoritas regulator Paraguay secara resmi mengambil alih kendali operasional Ueno pada hari Selasa setelah kekhawatiran mengenai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya semakin meningkat. Langkah drastis ini segera berdampak langsung pada hampir tiga juta nasabah yang tidak lagi dapat melakukan transaksi, menggunakan kartu bank, maupun mengakses tabungan mereka melalui aplikasi digital.
Kondisi ini memicu gelombang kemarahan publik yang berujung pada demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah di Paraguay. Ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut pengembalian dana mereka secara penuh, di mana beberapa aksi dilaporkan sempat memicu bentrokan fisik dengan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar gedung-gedung pemerintah.
Pihak Bank Sentral Paraguay menyatakan bahwa hingga hari Sabtu, setidaknya 1,2 juta nasabah telah mulai menerima pengembalian sebagian atau seluruh simpanan mereka melalui mekanisme asuransi yang dijamin negara. Meski demikian, jumlah tersebut masih menyisakan banyak nasabah yang belum mendapatkan kepastian, sehingga ketegangan sosial di tengah masyarakat belum sepenuhnya mereda.
Jaksa penuntut dalam dakwaannya membeberkan bahwa Pena diduga menggunakan pengaruh politiknya untuk mengarahkan dana publik senilai ratusan juta dollar AS guna memperkuat posisi modal Ueno. Ia juga dituduh memberikan perlindungan khusus bagi bank tersebut dari pengawasan ketat regulator meskipun terdapat indikasi praktik pemberian pinjaman yang sangat berisiko tinggi.
Penyelidikan lebih lanjut juga menyoroti peran Carvallo yang ditunjuk sebagai kepala bank sentral pada tahun 2023, di mana ia sebelumnya diketahui pernah menjabat sebagai eksekutif di perusahaan induk yang membawahi Ueno. Hal ini memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan yang sengaja diciptakan untuk mempermudah aliran dana negara ke bank swasta tersebut.
Lebih lanjut, Pena juga didakwa telah membiarkan dana pensiun negara Paraguay menyimpan simpanan sebesar 355 juta dollar AS di Bank Ueno. Jumlah penempatan dana tersebut dinilai telah melampaui batas maksimal yang diizinkan oleh undang-undang perbankan nasional, sehingga menempatkan jaminan hari tua para pekerja dalam risiko yang sangat besar.
Kasus ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Paraguay yang melibatkan pejabat tinggi negara di tingkat eksekutif dan otoritas moneter. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap aliran dana secara transparan serta memberikan keadilan bagi jutaan rakyat yang terdampak langsung oleh runtuhnya sistem kepercayaan perbankan digital di negara tersebut.
