Dewablog.com — Hasil akhir pemilu legislatif Israel menunjukkan bahwa koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal mengamankan mayoritas mutlak di parlemen atau Knesset. Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) mengonfirmasi bahwa meskipun koalisi sayap kanan Netanyahu mengungguli blok oposisi, perolehan kursi mereka tidak cukup untuk membentuk pemerintahan secara mandiri.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara yang digelar pada 27 Oktober tercatat mencapai 77,9 persen dari total 7,3 juta pemilih terdaftar. Dari total pemilih tersebut, terdapat 5.716.655 suara sah yang masuk dan dihitung oleh otoritas pemilu. Angka partisipasi ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir di lanskap politik Israel.
Berdasarkan pengumuman resmi CEC, koalisi sayap kanan Netanyahu berhasil mengamankan total 53 kursi dari 120 kursi parlemen yang diperebutkan. Partai Likud yang dipimpin langsung oleh Netanyahu tetap bertahan sebagai kekuatan politik tunggal terbesar di Knesset dengan raihan 27 kursi. Sementara itu, kubu oposisi utama yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot melalui Partai Yashar berhasil mengumpulkan total 48 kursi parlemen.
Rincian perolehan kursi seluruh partai politik mencatat Partai Likud memperoleh 27 kursi, diikuti Partai Yashar dengan 21 kursi, dan B’Yachad yang mengamankan 12 kursi. Selanjutnya, Joint List meraih 11 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Partai Ra’am 8 kursi, Yisrael Beytenu 7 kursi, United Torah Judaism 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, serta Shas dan Religious Zionism yang masing-masing memperoleh 6 kursi.
Koalisi pendukung Netanyahu dalam pemilu kali ini terdiri atas aliansi Partai Likud, Shas, United Torah Judaism, Otzma Yehudit, serta Religious Zionism. Di sisi lain, blok oposisi utama mencakup gabungan dari Partai Yashar, B’Yachad, Partai Demokrat, dan Yisrael Beytenu. Keunggulan tipis 53 kursi milik koalisi Netanyahu atas 48 kursi kubu oposisi belum memenuhi ambang batas minimal 61 kursi yang disyaratkan untuk membentuk kabinet pemerintahan baru.
Perkembangan penting lain dalam pemilu ini adalah capaian bersejarah partai-partai Arab Israel, yakni Joint List dan Partai Ra’am, yang jika digabungkan berhasil mengamankan 19 kursi parlemen. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibanding 10 kursi yang mereka kuasai pada periode sebelumnya. Perolehan ini mencatatkan rekor keterwakilan tertinggi bagi kelompok warga Arab dalam sejarah parlemen Israel.
Secara matematis, lonjakan suara partai-partai Arab tersebut sebenarnya dapat menyokong kubu oposisi untuk melampaui ambang batas mayoritas parlemen. Namun, sebagian besar partai Yahudi dalam blok oposisi sejak awal secara tegas menutup peluang untuk membangun koalisi formal bersama partai-partai Arab tersebut.
Di tengah proses penghitungan suara, partai-partai Arab Israel sempat diterpa isu kecurangan yang dilontarkan oleh kubu Netanyahu. Tuduhan tersebut mengklaim adanya aliran dana asing dari Qatar untuk memengaruhi perolehan suara. Pihak Joint List, Partai Ra’am, dan pemerintah Qatar secara tegas membantah tuduhan tersebut, sementara Gadi Eisenkot menilai isu itu diciptakan untuk mendelegitimasi hasil pemilu.
Menanggapi kebingungan publik atas tuduhan tersebut, Komite Pemilu Pusat Israel menegaskan bahwa proses pemungutan suara telah berlangsung secara jujur dan transparan tanpa ada bukti kecurangan terstruktur.
“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.
Hasil resmi pemilu ini dijadwalkan akan diserahkan secara langsung kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Setelah menerima laporan tersebut, Presiden Herzog akan memulai serangkaian konsultasi dengan seluruh pimpinan partai politik untuk menentukan tokoh yang akan ditunjuk secara resmi membentuk pemerintahan baru.
Ketidakadaan blok politik yang menguasai mayoritas 61 kursi memicu potensi kebuntuan politik yang berkepanjangan. Para pengamat memprediksi proses negosiasi koalisi akan berlangsung sangat alot dan membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berisiko memicu pemilu ulang jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.
Menghadapi kondisi kebuntuan ini, muncul empat skenario politik utama yang berpotensi terjadi di Israel. Skenario pertama adalah pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Netanyahu dengan merangkul Partai Yashar pimpinan Eisenkot. Pembentukan aliansi ini mengharuskan Eisenkot melanggar janji kampanyenya yang berjanji menumbangkan kepemimpinan Netanyahu.
Dalam pidato politiknya saat malam pemungutan suara, Eisenkot sempat menyerukan agar Netanyahu segera mundur dari arena politik demi mengakhiri perpecahan nasional.
“Mengumumkan pengunduran dirinya dari kehidupan politik hari ini,” ujar Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot.
Namun, perubahan peta suara pada hasil akhir membuka peluang kompromi politik, terutama jika eskalasi konflik regional dengan negara luar seperti Iran memuncak. Tekanan situasi keamanan nasional dapat memaksa para pimpinan partai mengesampingkan rivalitas politik demi membentuk kabinet darurat nasional.
Skenario kedua adalah terbentuknya koalisi oposisi yang dipimpin Eisenkot dengan melibatkan dukungan partai-partai Arab. Langkah ini akan menjadi pergeseran sejarah politik besar di Israel, meskipun mendapat penolakan keras dari mayoritas partai Yahudi karena perbedaan mendasar terkait kebijakan di wilayah tepi barat dan Gaza.
Skenario ketiga membuka peluang bagi Netanyahu untuk menarik tokoh-tokoh sayap kanan dari kubu oposisi, seperti Naftali Bennett dari B’Yachad atau Avigdor Lieberman dari Yisrael Beytenu. Meski memiliki kesamaan pandangan mengenai keamanan nasional, perbedaan pandangan terkait wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks menjadi ganjalan utama aliansi ini.
Adapun skenario keempat adalah kegagalan total dalam pembentukan koalisi, yang secara otomatis akan memaksa Israel kembali menggelar pemilu legislatif baru. Opsi ini memperpanjang tren ketidakstabilan politik yang telah dialami Israel dalam beberapa tahun terakhir.
