Dewablog.com — Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengeluarkan ancaman serius terkait rencana pelaksanaan operasi militer berskala besar di wilayah Tepi Barat dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons langsung atas insiden serangan bersenjata yang menewaskan dua orang tentara Israel di sebuah pos pemeriksaan dekat kota Hebron, wilayah selatan Tepi Barat, pada Jumat (23/10/2026). Selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa, serangan tersebut juga mengakibatkan tiga personel militer lainnya mengalami luka-luka.
Insiden berdarah ini terjadi di tengah situasi politik yang memanas di Israel, mengingat negara tersebut tengah bersiap menghadapi pemilihan umum dalam waktu dekat. Di tengah tekanan persaingan politik yang ketat, Netanyahu menegaskan bahwa pihak militer akan mengambil tindakan tegas terhadap lingkungan tempat tinggal para pelaku serangan di Hebron. Dalam kunjungannya ke lokasi kejadian, ia memastikan bahwa pasukan Israel akan melakukan penyisiran menyeluruh hingga ke tingkat rumah penduduk untuk memburu elemen yang dianggap terlibat.
“Kami akan mengevakuasi penduduk, menyisir dari rumah ke rumah, menyita senjata, serta menangani dan menghancurkan seluruh infrastruktur teroris di sana,” ujar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Netanyahu menjelaskan bahwa dirinya bersama Menteri Pertahanan sedang mempertimbangkan opsi serangan militer yang sangat luas di wilayah Yudea dan Samaria. Menurutnya, skala operasi yang direncanakan ini belum pernah dilakukan sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Ia menekankan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah berada dalam posisi siap untuk menjalankan perintah tersebut, meski waktu pelaksanaan pastinya masih menjadi rahasia operasional militer.
Strategi yang diusung oleh pemerintah Israel ini mengadopsi model penanganan yang sebelumnya telah diterapkan di kamp-kamp pengungsi wilayah utara Tepi Barat. Berdasarkan data dari kantor hak asasi manusia PBB, operasi militer serupa yang dikenal dengan sandi ‘Tembok Besi’ atau ‘Iron Wall’ yang dimulai sejak Januari 2025 telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 33.362 pengungsi Palestina dari tiga kamp utama belum diizinkan untuk kembali ke tempat tinggal asalnya.
Keterlibatan militer Israel di wilayah tersebut hingga kini masih berlangsung, terutama di kamp pengungsian Jenin dan dua lokasi lainnya di kota Tulkarem. Selama periode pendudukan tersebut, militer dikabarkan telah menghancurkan banyak rumah penduduk di kawasan padat guna mempermudah akses kendaraan lapis baja dan pasukan mereka. Selain itu, militer juga dilaporkan menggunakan rumah-rumah penduduk sebagai pusat operasional di lapangan.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mempertegas rencana tersebut melalui pernyataan di platform media sosial X. Ia menyatakan bahwa setiap lingkungan di Hebron yang menjadi basis klan asal para pelaku serangan akan dikosongkan dari penduduknya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk membongkar infrastruktur teror yang melekat pada struktur sosial klan-klan berpengaruh di kota Hebron, guna memastikan keamanan bagi pasukan Israel di masa depan.
Implementasi rencana ini diperkirakan akan menambah kompleksitas situasi kemanusiaan di Tepi Barat yang telah berada dalam kondisi kritis selama hampir dua tahun terakhir. Meskipun pemerintah Israel bersikeras bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menumpas kelompok militan, kritik internasional terus mengalir menyoroti dampak besar terhadap warga sipil yang terusir akibat kebijakan tersebut. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda meredanya eskalasi di lapangan menyusul pengumuman resmi dari otoritas keamanan Israel tersebut.
