Dewablog.com — Penasihat Senior Lab45, Andi Widjajanto, menilai bahwa berbagai polemik politik yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari operasi politik yang sistematis dan berkelanjutan. Rangkaian dinamika ini disebut telah dimulai sejak tahun 2023, tepatnya saat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 diterbitkan, yang kemudian membuka ruang bagi Gibran untuk mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Andi, fenomena ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat dan diperkirakan bakal terus membayangi perjalanan politik Wakil Presiden hingga masa jabatan berakhir pada 2029. Ia menyoroti bahwa karakter operasi yang terjadi sejak awal di Solo ini menunjukkan pola yang cukup panjang, di mana setiap isu yang muncul akan terus bersambung dan memengaruhi legitimasi politik yang bersangkutan di mata publik maupun pihak-pihak terkait.
“Ini operasi politik yang panjang, sejak tahun 2023, sudah 3 tahun enggak kelar-kelar. Kalau untuk saya karena ini karakternya adalah operasi tentang pemilu, ramalkan saja bahwa ini akan berlangsung sampai 2029. Ya ini operasi politik, dimulai dari Solo,” ujar Andi Widjajanto.
Andi menambahkan bahwa kemungkinan munculnya operasi politik lanjutan terhadap Gibran sangat terbuka lebar, baik melalui ranah legislatif di DPR maupun jalur lainnya. Dinamika ini dinilai akan menjadi beban politik yang melekat secara permanen. Namun, ia juga mencatat adanya potensi skenario di mana legitimasi Gibran justru bisa menguat jika persoalan-persoalan administratif yang selama ini dipersoalkan dapat diselesaikan dengan bukti yang konkret dan transparan.
Di sisi lain, Andi melihat bahwa dinamika yang terjadi justru memberikan keuntungan tersendiri bagi partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto. Hal ini disebabkan karena masing-masing partai memiliki peluang lebih besar untuk mengajukan kader internalnya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029 mendatang. Bahkan, Partai Gerindra pun dinilai akan mendapatkan keuntungan dari situasi yang berkembang saat ini.
Menyinggung mengenai konstelasi politik masa depan, Andi tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran peta koalisi pada Pilpres 2029 nanti. Ia bahkan membuka ruang adanya potensi kerja sama politik antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Menurutnya, kedua partai tersebut memiliki kecenderungan ideologis yang memiliki kemiripan, sehingga komunikasi politik di masa depan bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan.
Analisis ini menggambarkan bahwa kompleksitas politik di Indonesia pasca-Pilpres 2024 masih menyisakan banyak agenda yang akan terus bergulir. Fokus publik kini tertuju pada bagaimana setiap partai politik akan merespons dinamika yang ada serta strategi yang akan mereka ambil menjelang pemilu lima tahunan berikutnya. Kejelasan posisi masing-masing aktor politik, termasuk langkah Gibran dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diprediksi akan menjadi penentu arah koalisi di masa mendatang.
