Dewablog.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membuka Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Pembukaan persidangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh ratusan wakil rakyat yang hadir secara fisik maupun tercatat izin.
Berdasarkan laporan presensi yang dihimpun oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada awal pembukaan rapat, tercatat sebanyak 403 anggota dewan telah menandatangani daftar hadir secara fisik di lokasi. Jumlah kehadiran tersebut langsung disambut dengan riuh tepuk tangan dari para anggota dewan yang memenuhi ruang sidang utama.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota,” kata Puan Maharani.
Usai memberikan pengumuman awal mengenai jumlah kehadiran fisik, Puan sempat menghentikan pembacaannya sejenak sebelum melanjutkan rekapitulasi anggota dewan yang menyampaikan surat izin resmi. Ia menyampaikan terdapat 11 anggota dewan yang berhalangan hadir secara langsung namun telah mengonfirmasikan izinnya kepada pihak kesekretariatan.
Dengan tambahan 11 anggota yang mengajukan izin tersebut, total akumulasi kehadiran wakil rakyat dalam pembukaan persidangan kali ini mencapai 414 orang. Pengumuman angka akhir presensi tersebut kembali memicu gemuruh tepuk tangan untuk kedua kalinya dari peserta rapat di dalam ruangan.
“Izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota,” ujar Puan.
Puan lantas menegaskan bahwa syarat kuorum pelaksanaan rapat paripurna telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan tata tertib dewan yang berlaku. Dengan terpenuhinya syarat kuorum tersebut, pimpinan DPR RI resmi mengetuk palu tanda dimulainya agenda masa persidangan yang baru.
“Dengan demikian quorum telah tercapai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan dewan membuka rapat paripurna masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027,” ujar Puan.
Terpenuhinya batas kuorum ini memastikan seluruh proses pengambilan keputusan dan pembahasan agenda legislatif dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II dapat berjalan secara sah dan legal sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku di DPR RI.
