Dewablog.com — Partai Nasional Demokrat (NasDem) secara tegas mendesak agar seluruh rangkaian polemik mengenai keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diselesaikan sepenuhnya secara konstitusional. Penegasan ini mengemuka menyusul munculnya wacana mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun pergantian posisi wakil presiden pasca putusan badan peradilan tertinggi tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menilai bahwa skenario apa pun yang akan diambil oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, baik memilih mengundurkan diri secara sukarela atau digantikan melalui prosedur ketatanegaraan, pada prinsipnya sama-sama memiliki landasan yang sah selama dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang dasar yang berlaku.
“Keduanya bagus, baik mundur atau digantikan, yang jelas harus diproses sesuai konstitusi. NasDem mendukung proses yang konstitusional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.
Hermawi menambahkan bahwa keputusan akhir atas langkah yang akan diambil sangat bergantung pada sikap pribadi Gibran sendiri serta mekanisme lembaga negara yang berwenang. NasDem menekankan pentingnya mengawal tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi agar tidak keluar dari batasan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan akan menindaklanjuti secara resmi salinan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Langkah kelembagaan tersebut akan diproses segera setelah seluruh anggota dewan mengakhiri masa reses parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa sejauh ini komunikasi dan perbincangan mengenai putusan hukum tersebut telah bergulir secara intensif di lingkungan parlemen. Namun, seluruh pertukaran pendapat antarfraksi tersebut masih berada dalam taraf diskusi informal karena lembaga legislatif tersebut masih belum memasuki masa sidang resmi.
“Secara informal memang masih ada pembahasan lintas fraksi karena belum masuk masa sidang. Mereka meminta dalam forum yang diatur secara mekanisme, nanti akan ada pembahasan secara resmi,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco mengungkapkan bahwa berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga para anggota dewan lintas fraksi, telah menyampaikan beragam masukan serta aspirasi terkait dinamika yang berkembang seputar keabsahan dokumen pendidikan sang wakil presiden. DPR dipastikan membuka pintu bagi penyerapan aspirasi publik selama disampaikan melalui saluran formal ketatanegaraan.
Ia menambahkan bahwa mekanisme resmi pembahasan isu ini baru dapat dijalankan setelah pembukaan masa sidang DPR RI secara formal. Seluruh prosedur interpelasi, penyerapan aspirasi, hingga tindak lanjut substantif membutuhkan pembukaan forum resmi agar memiliki legitimasi tata tertib persidangan yang kuat.
Selain menunggu pembukaan masa persidangan baru, pihak pimpinan DPR RI juga masih menantikan dokumen salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung mengenai status surat keterangan ijazah tersebut. Keberadaan salinan fisik berkas putusan dari MA dinilai menjadi prasyarat krusial sebelum DPR mengambil langkah hukum maupun politik lebih jauh.
Langkah kelembagaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum yang pasti di tengah perdebatan publik mengenai keabsahan administratif kepemimpinan nasional. Seluruh fraksi di DPR diimbau untuk tetap mengedepankan prosedur tata tertib persidangan serta ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam merespons perkembangan situasi hukum tersebut.
Dengan berakhirnya masa reses dewan, sikap resmi lembaga legislatif dipastikan akan segera dirumuskan dalam waktu dekat. DPR menegaskan komitmennya untuk menyikapi dinamika hukum ini secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan tata hukum ketatanegaraan yang berlaku di Republik Indonesia.
