Dewablog.com — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa secara serentak di sejumlah kota besar di Indonesia pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Gelombang demonstrasi ini berlangsung di wilayah Jakarta, Yogyakarta, Banyumas, hingga Makassar dengan membawa seperangkat tuntutan kritis terkait evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di ibu kota Jakarta, konsentrasi massa mahasiswa dan koalisi sipil terbagi di beberapa lokasi strategis seperti kawasan Tugu Tani, Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monumen Nasional, hingga depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi protes ini antara lain diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) sejak siang hingga petang hari.
Sepanjang unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, orasi politik terus bergaung dari atas mobil komando. Massa mahasiswa menyuarakan evaluasi total atas berbagai kebijakan nasional serta menyoroti porsi anggaran pendidikan yang dinilai terancam berkurang akibat pengalihan dana ke program prioritas pemerintah lainnya.
Para mahasiswa mendesak agar alokasi anggaran pendidikan dipertahankan dan dikembalikan sesuai dengan ketentuan konstitusi demi menjamin mutu serta aksesibilitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fathir, menegaskan ketidaksetujuan para peserta aksi terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami ingin anggaran pendidikan tidak dipotong untuk MBG, agar manfaatnya benar-benar untuk pendidikan,” ujar Fathir, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Selain persoalan anggaran pendidikan, massa pendemo di Jakarta juga mengusung seperangkat persoalan mendesak lainnya. Tuntutan tersebut meliputi percepatan reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, penanganan serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dinilai masih merajalela.
Momen peringatan Hari Pahlawan ini juga dimanfaatkan para demonstran untuk mengkritisi legitimasi serta dinamika kepemimpinan nasional. Mahasiswa Universitas Krisna Dwipayana, Frisca, menyatakan bahwa momentum unjuk rasa ini sejalan dengan dorongan publik agar kepemimpinan nasional melakukan introspeksi mendalam, terutama terkait desakan evaluasi atas posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Frisca berharap dinamika politik yang berkembang saat ini dapat dijadikan pertimbangan serius oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi tata kelola pemerintahan. Ia menekankan pentingnya mendengarkan suara kritis masyarakat agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan publik secara mendasar.
Dinamika di lapangan sempat diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan aparat kepolisian menjelang malam hari di kawasan Jakarta Pusat. Gesekan berawal saat para mahasiswa meminta petugas mengamankan oknum yang diduga menyusup ke tengah barisan demonstran, yang belakangan diketahui merupakan pelaku tindak pidana pencopetan.
Setelah penanganan insiden tersebut, aksi demonstrasi kembali berlangsung dengan kondusif dan tertib. Sebagai bentuk penghormatan pada momentum Hari Pahlawan, massa mahasiswa menutup rangkaian orasi mereka dengan memanjatkan doa bersama serta menyanyikan lagu nasional Mengheningkan Cipta di tengah jalan secara khidmat.
Kendati aksi di Medan Merdeka Selatan ditutup damai, ketegangan kembali memuncak saat rombongan mahasiswa hendak membubarkan diri menuju arah kawasan Harmoni dan Sarinah. Aparat kepolisian menyekat dan memblokade jalan untuk mencegah pergerakan massa melintasi koridor utama Bundaran Hotel Indonesia.
Pengadangan tersebut memicu protes dari para demonstran yang merasa telah mengakhiri aksi secara tertib tanpa merusak fasilitas umum. Peserta aksi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Aisyah Nabila, menyesalkan langkah barikade petugas yang melarang jalur kepulangan mahasiswa padahal unjuk rasa sudah usai.
Setelah dilangsungkan proses negosiasi yang intensif antara perwakilan massa mahasiswa dan perwira kepolisian di lokasi, aparat akhirnya bersedia membuka kembali blokade jalan. Rombongan demonstran kemudian diarahkan bergerak menuju kawasan Tanah Abang dengan diiringi dukungan dari warga masyarakat sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut.
Sementara itu di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, gelombang protes hadir dengan fokus isu yang lebih spesifik. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Bangsa melancarkan aksi mendesak lembaga legislatif segera meluncurkan hak menyatakan pendapat guna memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa Aliansi Selamatkan Bangsa meminta DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut secara transparan dan tuntas seluruh proses pencalonan Gibran pada kontestasi politik sebelumnya. Perwakilan peserta aksi di DPR RI, Natael Bremana, menekankan bahwa pemulihan kedaulatan rakyat hanya dapat dicapai apabila DPR berani mengambil langkah politik tegas sesuai mekanisme undang-undang.
“Tidak ada cara lain, kami ingin DPR segera melaksanakan hak menyatakan pendapat, Gibran harus mundur atau dimundurkan,” kata Natael.
Aksi di kawasan parlemen tersebut juga diwarnai oleh aksi simpatik dan unik dari sekelompok mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Mereka memilih menyuarakan kritik sosial melalui pertunjukan seni teatrikal tanpa banyak kata, menyampaikan pesan visual mendalam agar publik menyimak dan memaknai sendiri simbol-simbol perlawanan yang ditunjukkan.
Pergerakan serentak juga terjadi di Kota Yogyakarta, di mana ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil memadati area Titik Nol Kilometer. Mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Jogja Memanggil, massa melancarkan aksi dengan menuntut pemulangan prajurit militer ke barak, pengusutan tuntas kasus penembakan di Aceh dan Papua, penetapan bencana karhutla sebagai bencana nasional, serta penurunan beban pajak bagi rakyat.
Seiring berjalannya waktu hingga sore hari, jumlah massa di Kota Gudeg terus membludak. Rombongan pendemo menyebarkan barisan orasi ke depan Gedung DPRD DIY hingga Kompleks Kepatihan yang merupakan Kantor Gubernur DIY, sambil membentangkan spanduk dan poster berisi berbagai kecaman terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Setelah menggelar orasi selama kurang lebih satu jam di depan Kompleks Kepatihan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara langsung keluar menemui massa aksi untuk berdialog. Dalam dialog terbuka selama setengah jam tersebut, massa menyuarakan isu-isu lokal seperti pencabutan Pergub Jaga Warga, penghapusan larangan berdemo di kawasan sumbu filosofis, peningkatan upah minimum, serta penolakan kriminalisasi terhadap aktivis.
Meski perwakilan pemerintah daerah telah hadir menemui demonstran, tanggapan yang disampaikan Gubernur DIY dinilai belum memberikan kepastian konkrit oleh peserta aksi. Rasa kecewa diungkapkan perwakilan Aliansi Jogja Memanggil yang menganggap jawaban pejabat daerah kurang lugas, sehingga massa memutuskan untuk kembali melanjutkan aksi jalanan di kawasan Titik Nol Kilometer.
Di Jawa Tengah, sekitar 300 mahasiswa dari Aliansi BEM Banyumas Raya menggelar aksi long march dari Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) KH Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto. Massa membentangkan berbagai spanduk bernada kritik keras sambil melintasi jalan-jalan protokol kota menuju beberapa titik pemberhentian seperti depan Pasar Wage, Markas Kodim 0701 Banyumas, hingga Alun-alun Purwokerto.
Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Azza Febra Pramudika, memimpin orasi dan menyatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari konsolidasi akbar mahasiswa se-Banyumas Raya. Ia menyoroti kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan krisis ekonomi, lemahnya supremasi hukum, serta polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap tidak pro-rakyat.
Azza Febra Pramudika juga melayangkan kritik pedas terhadap kecenderungan pemerintah yang bertindak represif dan menggunakan instrumen militeristik untuk meredam kritik publik. Menurutnya, pola penindasan dan intimidasi terhadap gerakan mahasiswa serta aktivis kritis merupakan ancaman nyata yang dapat mematikan kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Aksi serupa di Pulau Sulawesi turut digelorakan oleh Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan demonstrasi secara beruntun di berbagai wilayah Indonesia ini mempertegas pesan kuat dari elemen generasi muda dan masyarakat sipil yang menuntut evaluasi menyeluruh serta perbaikan nyata atas arah kepemimpinan nasional di Hari Pahlawan.
