Dewablog.com — JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada lagi celah maupun upaya hukum yang dapat ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum tersebut dinilai sia-sia lantaran perkara mengenai sengketa dokumen pendidikan itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) dan sifatnya sudah mengikat secara final.
Yusril menjelaskan bahwa konsekuensi yuridis dari putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut menutup seluruh ruang bagi pihak manapun untuk mengajukan gugatan ulang dengan pokok perkara yang sama. Menurutnya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) juga dipastikan tidak akan menempuh langkah Peninjauan Kembali (PK), melainkan bakal langsung mengeksekusi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Tidak ada, tidak ada celah hukum. Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK, tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK, bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril Ihza Mahendra.
Mengenai perkara ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sempat memicu perdebatan, Yusril menguraikan bahwa Gibran secara teknis hukum tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Hal itu dikarenakan kedudukan Gibran dalam perkara yang diajukan oleh Subhan Palal bukanlah sebagai pihak tergugat intervensi. Ketentuan hukum acara menegaskan bahwa pihak yang tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi tidak memiliki hak hukum untuk memproses permohonan PK.
Kondisi serupa juga terjadi pada perkara legalitas dokumen yang digugat oleh Mercy serta Denny Indrayana. Dalam perkara tersebut, Gibran memang tercatat berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi. Namun demikian, posisi hukum sebagai tergugat intervensi dalam tingkat peradilan tersebut menutup haknya untuk melakukan upaya hukum lanjutan, baik dalam bentuk permohonan banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Yusril menggarisbawahi bahwa penanganan sengketa ijazah tersebut telah melalui seluruh tingkatan dan tahapan peradilan sampai pada puncaknya. Mengingat substansi materi yang diperkarakan sama persis dengan objek sengketa terdahulu, pengajuan gugatan baru ke PTUN dipastikan tidak memiliki kegunaan substantif dan hanya akan berujung pada penolakan oleh majelis hakim.
Lebih jauh, Yusril menyebutkan pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung memiliki bobot serta implikasi mendasar bagi tatanan kenegaraan. Putusan tersebut menyentuh ranah prinsipil mengenai integritas proses demokrasi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai terdapat kekeliruan atau pelanggaran serius yang berpotensi mencederai sendi-sendi kehidupan demokratis.
Terkait alur penanganan sengketa, Yusril menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan keabsahan dokumen administrasi tersebut di lembaga peradilan yang berwenang, yaitu PTUN. Setelah perkara diproses dan diputus berjenjang hingga ke tingkat Mahkamah Agung, maka secara tata hukum nasional seluruh ruang perdebatan di ranah peradilan formal telah resmi tuntas dan tertutup rapat.
Kendati celah hukum di peradilan telah tertutup, Yusril menegaskan bahwa keberadaan putusan MA maupun MK tersebut tidak secara otomatis mencabut status atau menggugurkan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keabsahan kedudukan sebagai pimpinan negara tetap melekat selama belum ada tindakan pengunduran diri secara sukarela atau pemberhentian resmi melalui koridor hukum tata negara yang berlaku.
Apabila skenario pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar terjadi di kemudian hari, mekanisme konstitusional telah mengatur secara rinci tata cara pengisian kekosongan jabatan tersebut. Dalam situasi demikian, Presiden wajib mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemudian dipilih melalui sidang paripurna dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima secara resmi.
Pernyataan tegas Menko Kumham Imipas ini mengemuka setelah sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran mengaku diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk tetap berjuang di PTUN guna membuktikan keaslian seluruh dokumen pendidikannya. Petunjuk tersebut disampaikan Prabowo saat menggelar pertemuan bersama Gibran di kawasan Widya Chandra, Jakarta.
Dalam merespons saran Presiden tersebut, Gibran menyatakan kesiapannya untuk membuka dan menghadirkan seluruh dokumen riwayat pendidikannya secara transparan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga jenjang Strata 1 (S1). Gibran juga berencana menjalin koordinasi intensif dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna menyiapkan langkah pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Di sisi lain, dinamika politik di Gedung DPR RI Senayan justru bergerak ke arah yang berbeda. Para anggota legislatif menilai bahwa ranah peradilan hukum formal telah selesai sepenuhnya seiring terbitnya putusan final MK dan MA. Oleh karena itu, para wakil rakyat kini mengalihkan fokus pada mekanisme politik tata negara melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat bermuara pada proses pemakzulan, apabila opsi pengunduran diri tidak diambil oleh Wapres.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di DPR sepakat mengenai aspek yuridis administrasi pencalonan Gibran yang kini dinilai tidak lagi memenuhi syarat legalitas. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan administrasi pendukung menjadi fakta hukum krusial yang menggeser penyelesaian persoalan ini dari ranah peradilan ke arena politik Senayan.
“Ketika Mahkamah Agung membatalkan suketnya, itu kan persyaratannya menjadi catatan. Akhirnya masuk ke Hak Menyatakan Pendapat. Buat kami di PKS, ini adalah sebuah fakta hukum yuridisnya selesai dan masuk ke ranah politis,” ujar Mardani Ali Sera.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Ia menegaskan bahwa langkah atau rencana pembuktian ulang yang hendak ditempuh Gibran di PTUN tidak akan menghentikan ataupun memperlambat pengguliran Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI. PKB memandang kepastian hukum telah tuntas di tingkat lembaga peradilan tertinggi, sehingga DPR memiliki kewajiban moral dan tata negara untuk menghadirkan kepastian politik bagi publik.
Muhammad Khozin menekankan bahwa pernyataan pers dari pihak istana atau kementerian tidak akan mengubah sikap dasar maupun agenda kerja politik yang sedang berjalan di parlemen. Menurutnya, DPR tetap memberikan kesempatan apabila pihak Wapres ingin melakukan upaya pembuktian, namun proses dan langkah politik lembaga legislatif akan terus melaju sesuai ketentuan tata tertib serta Undang-Undang Dasar.
Dengan tuntasnya seluruh tahapan sengketa di lembaga peradilan MA dan MK, fokus perhatian publik kini tertuju pada perkembangan konsolidasi politik di DPR RI. Perkembangan ini menandai babak baru dalam perdebatan keabsahan dokumen pimpinan nasional, di mana saluran hukum formal di peradilan tata usaha negara resmi dinyatakan selesai dan bergeser sepenuhnya ke ranah mekanisme konstitusional di parlemen.
