Dewablog.com — Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) menggelar aksi deklarasi ikrar bertema “Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto” di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Deklarasi terbuka tersebut digelar sebagai bentuk komitmen nyata dari berbagai elemen buruh, petani, dan pekerja untuk menjaga stabilitas persatuan nasional sekaligus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang.
Dalam kegiatan yang berlangsung tertib tersebut, perwakilan dari beragam aliansi masyarakat sipil tampak memadati kawasan Monas. Elemen yang tergabung dalam koalisi ini mencakup serikat pekerja dari berbagai sektor industri, serikat petani, persatuan guru dan tenaga honorer, komunitas nelayan, organisasi kaum perempuan, serta jajaran pengurus Partai Buruh. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan konsolidasi serta soliditas kelompok pekerja dalam mengawal kepemimpinan nasional yang dihasilkan melalui proses demokrasi yang sah dan konstitusional.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa pelaksanaan ikrar ini merupakan seruan kebangsaan yang ditujukan kepada seluruh lapisan buruh dan masyarakat luas agar senantiasa merawat iklim kondusif serta mengedepankan persatuan bangsa. Ia menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pergantian kepemimpinan nasional harus selalu dilakukan sesuai机制 demokrasi yang berlaku, bukan melalui upaya-upaya ekstra-konstitusional yang berisiko memecah belah masyarakat.
“Hari ini Koalisi Serikat Pekerja, Serikat Petani, Guru dan Tenaga Honorer, Komunitas Nelayan, Kaum Perempuan, dan Partai Buruh yang bergabung di KSPPB mengadakan aksi deklarasi ikrar dengan tema Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto,” ujar Said Iqbal di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Said Iqbal menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memperoleh mandat dari rakyat melalui proses pemilihan umum yang sah secara hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menghormati hasil pemilihan tersebut dan memberikan kesempatan yang utuh bagi pemerintah untuk bekerja mewujudkan program-program strategis demi kesejahteraan rakyat hingga purna tugas pada 2029.
Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh aksi kekerasan, tindakan anarkis, penyebaran fitnah, maupun maraknya informasi bohong yang berpotensi memicu benturan sosial. Meskipun mengedepankan iklim damai, Said menggarisbawahi bahwa hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap dihormati dan dijamin, selama aksi unjuk rasa dilakukan secara beradab, mematuhi regulasi, serta tidak berujung pada tindakan perusakan fasilitas publik.
“Demonstrasi diperbolehkan, tapi tidak boleh rusuh, merusak, bakar-bakaran,” tegas Said Iqbal di hadapan massa yang hadir.
Menjelaskan alasan di balik dukungan terbuka tersebut, Said membeberkan bahwa sejumlah agenda dan kebijakan strategis yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto selaras dengan aspirasi dasar kaum pekerja. Beberapa poin krusial yang disorot mencakup komitmen pemerintah terhadap percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), pelaksanaan agenda reforma agraria secara menyeluruh, serta penguatan regulasi perlindungan ketenagakerjaan di berbagai sektor.
Lebih lanjut, Said menilai bahwa kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah saat ini mencerminkan langkah nyata dalam melawan paham neoliberalisme yang selama ini dinilai merugikan kaum pekerja. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain persoalan ideologi ekonomi, kebijakan konkret terkait pembatasan penggunaan sistem kerja alih daya (outsourcing) dan upaya peningkatan upah minimum secara berkala juga menjadi alasan kuat mengapa kaum buruh menempatkan diri di barisan pendukung pemerintah. Said menyebutkan bahwa secara ideologi, apa yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai selaras dengan cita-cita kesejahteraan kaum buruh.
Guna mengantisipasi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, Said mengungkapkan bahwa pihak KSPPB siap mengonsolidasikan basis massa buruh yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Jaringan organisasi buruh memiliki struktur yang kuat hingga ke tingkat kabupaten dan kota, terutama di kawasan-kawasan pusat industri manufaktur dan kawasan ekonomi khusus.
Said menguraikan bahwa para pekerja di kawasan-kawasan pabrik dapat digerakkan sewaktu-waktu untuk keluar dan menduduki ruang publik guna membendung pihak-pihak yang mencoba menciptakan kegaduhan politik. Konsolidasi massa ini disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi perusuh, ancaman intervensi kepentingan asing, maupun ulah oknum-oknum tertentu yang berniat melancarkan aksi provokatif yang dapat merugikan keamanan negara.
Meskipun demikian, Said mempertegas bahwa komitmen menjaga Presiden Prabowo bukan merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan mengkritik pemerintah. Menurutnya, gerakan buruh akan tetap konsisten melancarkan aksi demonstrasi dan mengawal kebijakan publik apabila terdapat aturan yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja, terutama terkait isu kenaikan upah minimum dan jaminan sosial.
Ia menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan buruh di masa mendatang akan tetap diarahkan pada tujuan mulia, yakni mendorong pembentukan negara kesejahteraan (welfare state) yang adil dan makmur. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi tidak boleh melenceng menjadi tindakan destruktif atau agenda politik tersembunyi untuk meruntuhkan pemerintahan yang sah.
Deklarasi yang berlangsung di Jakarta ini menjadi titik awal seruan nasional yang akan disosialisasikan secara masif ke seluruh serikat pekerja di berbagai provinsi di Indonesia. Said juga mengajak kalangan pemuda, akademisi, dan mahasiswa untuk terus merawat persatuan nasional serta memanfaatkan jalur-jalur konstitusional dalam menyampaikan gagasan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Mengakhiri keterangannya, Said menyampaikan bahwa munculnya perbedaan pandangan atau dinamika pro-kontra terkait sikap politik KSPPB di tengah publik merupakan hal yang lazim dalam ruang demokrasi. Namun bagi koalisi pekerja, prioritas tertinggi di atas semua kepentingan kelompok adalah menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
