Dewablog.com — Sejumlah kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10). Aksi yang berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ini sempat diwarnai ketegangan saat massa berhasil menembus penjagaan aparat keamanan yang telah bersiaga sejak siang hari.
Demonstrasi ini merupakan aksi lanjutan setelah beberapa kali upaya serupa di lokasi yang sama sempat diadang oleh pihak kepolisian dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Di pinggiran kolam Bundaran HI, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan kritik terhadap pemerintah, termasuk pesan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekecewaan terhadap kepemimpinan saat ini.
Situasi di sekitar lokasi sempat memanas ketika massa lainnya tertahan oleh barikade aparat dari unsur kepolisian dan TNI AD, berjarak beberapa ratus meter dari titik utama aksi. Penutupan akses jalan di sepanjang Jalan Sudirman arah Bundaran HI dan MH Thamrin pun tidak terelakkan sebagai dampak dari konsentrasi massa tersebut.
Beberapa peserta aksi sempat berupaya menerobos barikade petugas namun segera dikejar oleh aparat yang berjaga. Rian, salah satu peserta demonstrasi dari perguruan tinggi di Jawa Barat, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk penyaluran aspirasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi dan bukan upaya untuk menciptakan kerusuhan.
“Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar,” tegas Rian, salah satu peserta aksi dari perguruan tinggi di Jawa Barat.
Aksi unjuk rasa ini diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri Komite Sadar, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa seperti BEM UI, BEM KM UPN Veteran Yogyakarta, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas besar lainnya di Indonesia. Mereka mengusung tema besar bertajuk Tepati atau Pergi sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam narasi perjuangannya, kelompok mahasiswa menggunakan simbol tiga jari yang terinspirasi dari literatur populer sebagai instrumen perlawanan terhadap ketidakadilan. Simbol tersebut diklaim telah menjadi bahasa universal gerakan sosial prodemokrasi yang melambangkan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan bagi aktivis di berbagai belahan dunia.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga direncanakan berlangsung di sejumlah titik di Yogyakarta, termasuk area gedung DPRD dan sekitar kawasan Nol Kilometer. Aktivis yang tergabung dalam gerakan Gejayan Memanggil menyerukan agar para peserta tidak menggunakan atribut almamater kampus guna menekankan bahwa tuntutan tersebut merupakan keresahan kolektif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari buruh, praktisi seni, hingga pedagang kecil.
Terdapat lima tuntutan utama yang dibawa oleh Komite Sadar dalam aksi ini. Pertama, massa menuntut pemerintah menetapkan bencana ekologis di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua sebagai bencana nasional serta menindak tegas korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Kedua, mereka mendesak pemerintah untuk mengelola APBN secara transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka secara spesifik meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai sarat akan kepentingan politik dan menggerus anggaran pendidikan secara signifikan.
Tuntutan ketiga mencakup perbaikan akses pendidikan yang lebih terjangkau, penyediaan lapangan kerja berkualitas, serta pembenahan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat luas. Mereka menilai bahwa kebijakan saat ini belum mampu menjangkau kelompok masyarakat pinggiran yang paling terdampak oleh mahalnya biaya hidup dan minimnya perlindungan bagi pekerja.
Keempat, Komite Sadar menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap semakin melanggengkan kekuasaan tanpa partisipasi publik yang bermakna. Mereka juga mendesak agar hukum tidak digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan kelompok tertentu di dalam pemerintahan.
Terakhir, massa menuntut pemulihan kebebasan berpendapat, pengusutan tuntas terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, serta penghentian militerisasi ruang sipil. Mereka menyoroti sejumlah insiden kekerasan yang melibatkan aparat terhadap warga dan aktivis sebagai bukti perlunya reformasi segera di sektor keamanan dan perlindungan warga negara.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di sejumlah titik di Jakarta Pusat meski penjagaan aparat terus diperketat. Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah mengenai besarnya ekspektasi publik terkait janji-janji kampanye yang diharapkan segera direalisasikan demi kesejahteraan rakyat banyak.
