Dewablog.com — Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11). Aksi massa yang datang dengan berjalan kaki serta menggunakan mobil komando ini bertujuan untuk menyampaikan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera keluar dari Istana Wapres.
Para demonstran membawa sejumlah spanduk yang berisi desakan agar Gibran meninggalkan kantornya. Selain itu, mereka secara berulang kali meneriakkan tuntutan pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Orator di atas mobil komando menegaskan bahwa Istana merupakan rumah rakyat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di lokasi tersebut.
Massa pengunjuk rasa mengklaim bahwa desakan tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mereka nilai belum menemukan bukti ijazah penyetaraan SMA milik Gibran. Mereka juga mengaitkan tuntutan tersebut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menurut mereka berkaitan dengan ketidakabsahan surat keterangan penyetaraan SMA milik Wakil Presiden.
“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres,” ujar orator aksi.
Atas dasar argumen tersebut, massa meminta agar Gibran segera mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden atau menghadapi proses pemakzulan. Mereka terus mendesak agar orang nomor dua di Indonesia itu keluar dan menemui massa secara langsung untuk berdialog di depan gerbang Istana.
Menanggapi situasi di lapangan, pihak Sekretariat Wakil Presiden berupaya merespons aspirasi tersebut dengan mengajak perwakilan massa masuk ke dalam kompleks Istana. Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, turun langsung mendatangi barisan demonstran dengan didampingi aparat kepolisian untuk menawarkan ruang dialog di dalam area yang telah disediakan.
Namun, ajakan tersebut ditolak oleh massa yang tetap bertahan di depan gerbang. Orator aksi menyatakan bahwa mereka tidak bersedia menemui perwakilan pihak Istana dan tetap bersikukuh meminta Gibran yang keluar menemui mereka. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.55 WIB.
Menanggapi aksi tersebut, Al Muktabar menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran pada dasarnya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Pihak Istana telah membuka pintu gerbang sebagai bentuk komitmen dalam menjalin komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.
Al Muktabar menambahkan bahwa dialog dengan publik merupakan bagian penting dari formulasi kebijakan guna mengimplementasikan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, dialog yang inklusif tidak hanya dilakukan dengan mahasiswa, tetapi juga terbuka bagi kelompok masyarakat lain seperti petani dan nelayan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Meski pihak Istana telah memberikan ruang untuk berdialog, Al Muktabar mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan mengapa massa tidak berkenan untuk masuk dan melanjutkan diskusi di dalam area yang disiapkan. Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Jalan Kebon Sirih tetap terjaga dalam kondisi kondusif di bawah pengawasan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
