Dewablog.com — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa rencana unjuk rasa yang akan digelar oleh sejumlah elemen pada 10 November 2026 bukanlah sebuah aksi demonstrasi besar-besaran. Menurutnya, kegiatan tersebut hanyalah aksi unjuk rasa biasa yang tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan oleh masyarakat luas.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pemerintah sendiri telah melakukan langkah antisipasi menyeluruh agar penyampaian aspirasi tersebut tetap berlangsung dalam koridor yang kondusif, aman, dan tertib. Dudung menekankan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan situasi di lapangan tetap terkendali selama aksi berlangsung di Jakarta.

“Oh yang saya dengar ada demo. Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya. Sudah kita antisipasi dan sudah kita komunikasikan dengan baik,” ujar Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Dudung menaruh keyakinan bahwa aparat keamanan yang bertugas maupun peserta aksi akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap tahapan penyampaian aspirasi. Langkah komunikasi yang persuasif dinilai sangat krusial agar gesekan di lapangan dapat dihindari, mengingat pemerintah juga terus berupaya menjelaskan arah kebijakan negara yang bertujuan untuk membawa kemajuan bangsa di masa depan.

Situasi keamanan dalam negeri saat ini, lanjut Dudung, memang turut dipengaruhi oleh dinamika perkembangan global yang kompleks, termasuk adanya eskalasi konflik antara Israel dan Iran serta berbagai tekanan politik internasional lainnya. Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat dapat memahami konteks tersebut dan tetap menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Momen peringatan Hari Pahlawan pada 10 November dipandang sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali semangat juang generasi muda. Dudung merujuk pada sosok Bung Tomo yang pada usia muda telah mampu menggerakkan perlawanan besar di Surabaya melawan Sekutu, sebagai inspirasi bagi generasi saat ini untuk tidak mudah menyerah dan terus berjuang membangun negara.

Perjuangan untuk meraih kemerdekaan di masa lalu merupakan cerminan bahwa bangsa Indonesia harus tetap kuat dan teguh dalam menghadapi setiap rintangan zaman. Semangat kejuangan tersebut diharapkan menjadi bahan refleksi bagi para peserta aksi agar tetap menjaga kedamaian dan ketertiban dalam menyampaikan pendapat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi tersebut rencananya akan dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia bersama elemen masyarakat lainnya. Aksi yang mengusung tagar #PulihkanIndonesia tersebut dijadwalkan berlangsung di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, dengan estimasi massa sekitar 500 orang.

Para pengunjuk rasa telah menetapkan lima tuntutan utama dalam aksi tersebut yang mencakup pemulihan krisis ekologis, pemberantasan korupsi, pemenuhan hak dasar rakyat, serta tuntutan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Penyelenggara berharap aksi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi terkait hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dialogis antara aparat keamanan dan massa aksi menjadi kunci utama agar agenda penyampaian aspirasi tersebut tidak mengganggu aktivitas publik di wilayah Jakarta Pusat.

Dudung kembali menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah fondasi utama bagi pemerintah untuk terus mengejar target pembangunan nasional yang lebih baik ke depannya. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat yang tertib, diharapkan dinamika politik dapat diselesaikan melalui mekanisme yang konstitusional tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional.