Dewablog.com — Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta, resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Putusan tersebut ditetapkan setelah Ahrie Sonta menjalani rangkaian sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang berlangsung selama sepuluh jam di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pantauan selama persidangan, jenderal bintang dua tersebut tampak duduk menunduk di hadapan majelis komisi sidang. Sambil menggenggam lembaran kertas, ia mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko, didampingi Irjen Roma Hutajulu sebagai wakil ketua, serta tiga perwira tinggi lainnya sebagai anggota majelis sidang.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa proses persidangan etik dilakukan secara tertutup sejak pagi hari pukul 09.00 WIB hingga berakhir pada malam hari pukul 20.10 WIB. Setelah menelaah keterangan para saksi serta memeriksa berbagai barang bukti yang ada, majelis komisi memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan tergolong berat, sehingga sanksi administratif berupa PTDH harus diberikan kepada yang bersangkutan.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Irjen Johnny Eddizon Isir.
Pasca-pembacaan putusan, sosok Ahrie Sonta tidak terlihat di hadapan awak media yang menunggu di area persidangan. Diduga kuat, mantan ajudan Presiden tersebut langsung dibawa keluar melalui jalur terpisah segera setelah sidang ditutup. Langkah ini dilakukan di tengah upaya Polri untuk menjaga kondusivitas di lingkungan markas besar kepolisian selama proses administrasi pasca-sidang berlangsung.
Kasus ini menjadi bagian dari rangkaian penegakan hukum internal Polri terhadap empat perwira tinggi yang terseret dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya. Praktik penyadapan tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2025, yang memicu gejolak serius di lingkungan pemerintahan hingga berdampak pada pencopotan jabatan strategis sejumlah petinggi negara.
Selain Ahrie Sonta, daftar tersangka dalam perkara ini mencakup mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Saat ini, sebagian besar tersangka telah ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pengecualian berlaku bagi Irjen Slamet Uliandi yang belum ditahan karena alasan pemulihan kesehatan pasca-mengalami strok.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses etik ini merupakan bukti nyata komitmen institusi untuk tidak memberikan perlakuan khusus atau impunitas kepada siapa pun, termasuk terhadap perwira tinggi yang melanggar kode etik berat. Evaluasi internal ini dipandang krusial guna memulihkan integritas Polri di mata publik, terutama setelah munculnya skandal penyadapan yang menyerang otoritas tertinggi negara.
Langkah tegas ini melengkapi sanksi yang sebelumnya telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang secara resmi mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) pada Rabu (4/11) lalu. Polri menyatakan akan terus menuntaskan pengusutan kasus ini sampai ke akar-akarnya demi memastikan tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk tindakan melawan hukum.
