Dewablog.com — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen institusinya untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penindakan hukum tersebut dipastikan berlaku tanpa pandang bulu, termasuk apabila perbuatan tidak terpuji itu terbukti dilakukan oleh oknum di internal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang diselenggarakan oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menilai tindakan penyadapan terhadap pemimpin tertinggi negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk pengkhianatan nyata terhadap bangsa, negara, dan institusi kepolisian.
Suyudi mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam atas perbuatan segelintir pihak yang dinilai berupaya mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa jajaran kepolisian merasa sangat terkhianati oleh aksi ilegal tersebut, namun peristiwa ini justru membawa hikmah tersendiri bagi kesatuan nasional.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Menurut Jenderal Suyudi, terungkapnya skandal penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh negara ini justru memicu gelombang dukungan yang luas dari seluruh lapisan masyarakat. Publik yang sebelumnya sempat terpecah karena berbagai isu di media sosial kini bersatu kembali karena tidak menerima jika simbol pimpinan negara dikhianati oleh oknum tertentu.
Ia menekankan betapa krusialnya menjaga marwah serta kewibawaan presiden sebagai simbol resmi kedaulatan negara. Pihaknya memastikan institusi kepolisian tidak akan pernah gentar maupun tinggal diam dalam menghadapi pihak-pihak yang mencoba mencederai hukum dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam arahannya, mantan Kapolda Banten tersebut menjamin bahwa seluruh proses penegakan hukum akan berjalan secara transparan dan tanpa diskriminasi. Siapa pun figur yang terbukti melanggar hukum, terlepas dari jabatan atau asal institusinya, akan diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” ujar Suyudi.
Lebih lanjut, Suyudi mengajak seluruh elemen pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta komponen bangsa untuk terus mempererat tali silaturahmi dan menjaga iklim kondusif. Langkah ini dinilai penting untuk mengawal konsolidasi nasional demi menyongsong agenda besar pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Penegakan hukum terkait kasus penyadapan ilegal ini sendiri telah menunjukkan perkembangan signifikan. Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam aksi peretasan dan penyadapan sinyal terhadap Presiden Prabowo serta beberapa pejabat tinggi negara lainnya.
Di antara deretan tersangka tersebut terdapat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Pengusutannya dilakukan secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyusul temuan indikasi aktivitas penyadapan yang diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 2025.
Berdasarkan keterangan resmi Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Kamis (5/11), tiga dari empat tersangka saat ini telah resmi menjalani penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ketiga tersangka yang ditahan tersebut meliputi Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi hingga saat ini belum dilakukan penahanan oleh penyidik karena pertimbangan kondisi kesehatan. Slamet Uliandi dilaporkan masih menjalani perawatan medis akibat kondisi sakit pasca-stroke yang dialaminya, sehingga penahanan yang bersangkutan masih ditangguhkan demi alasan kemanusiaan dan kesehatan.
Seiring berkembangnya penanganan perkara, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengambil langkah tegas di ranah pemerintahan dengan mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Langkah penonaktifan ini diambil untuk mendukung kelancaran serta transparansi proses pemeriksaan hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri.
Dalam melengkapi berkas penyidikan, tim penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi kunci. Para saksi tersebut terdiri atas gabungan saksi ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ahli hukum pidana, serta sejumlah anggota kepolisian yang diduga mengetahui atau memiliki informasi terkait alur penyadapan ilegal tersebut.
Kepolisian menegaskan komitmen untuk menuntaskan perkara ini hingga tuntas di pengadilan guna memberikan kepastian hukum dan efek jera. Penanganan kasus ini menjadi pertaruhan penting bagi Polri dalam membuktikan profesionalisme serta independensi penegakan hukum di Indonesia.
