Dewablog.com — Hubungan antara Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar, dan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengalami ketegangan serius terkait eksekusi keputusan pengampunan bagi mantan Perdana Menteri Najib Razak. Ketegangan ini mencuat ke publik di tengah situasi politik yang rapuh di mana PM Anwar sedang berupaya menjaga keutuhan dan stabilitas koalisi pemerintahannya.
Perselisihan tersebut dipicu oleh langkah Kejaksaan Agung Malaysia yang secara mendadak menunda rencana pemindahan tempat penahanan Najib Razak dari Penjara Kajang ke kediaman pribadinya di Kuala Lumpur untuk menjalani tahanan rumah. Penundaan eksekusi keputusan kerajaan tersebut memicu reaksi keras langsung dari pihak istana.
Awal mula pembatalan pemindahan terjadi pada Jumat saat Najib sempat diperbolehkan keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan gigi sebelum direncanakan menuju rumah kediamannya. Namun, proses pemindahan tersebut mendadak dihentikan setelah Kejaksaan Agung Malaysia atau Attorney General’s Chambers meminta penangguhan resmi karena adanya persoalan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi lainnya yang masih membelit mantan perdana menteri tersebut.
Langkah penundaan oleh lembaga kejaksaan ini berlangsung tepat setelah partai United Malays National Organisation yang pernah dipimpin Najib melunasi denda sebesar RM50 juta atau sekitar Rp223 miliar. Pembayaran denda bernilai fantastis tersebut merupakan salah satu syarat utama yang ditetapkan dalam keputusan pengampunan bersyarat dari Yang di-Pertuan Agong.
Akibat intervensi hukum dan permintaan klarifikasi dari Kejaksaan Agung tersebut, proses pemindahan Najib akhirnya dibatalkan dan ia terpaksa dikembalikan lagi ke Penjara Kajang. Situasi ini langsung mengundang kekecewaan mendalam dari pihak Istana Negara Malaysia.
Menanggapi penundaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pemerintahan Anwar, Sultan Ibrahim melontarkan peringatan keras agar tidak ada pihak mana pun yang berani mempertanyakan atau memperlambat pelaksanaan dekrit pengampunan yang telah dikeluarkan oleh takhta kerajaan.
“Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong,” tegas pernyataan resmi Istana Negara.
Dalam rilis resmi yang dipublikasikan oleh media The Straits Times tersebut, Istana Negara menegaskan bahwa titah pengampunan yang diberikan oleh Sultan Ibrahim sifatnya sangat jelas, tegas, dan tidak ambigu. Keputusan tersebut ditegaskan berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara hukum atau kasus-kasus korupsi lain yang saat ini masih dihadapi oleh Najib Razak di pengadilan.
Istana juga menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada keraguan, kebingungan, atau penundaan yang berkepanjangan dalam melaksanakan keputusan raja tersebut oleh pihak eksekutif maupun lembaga penegak hukum di Malaysia.
Secara historis, Najib Razak telah menjalani hukuman kurungan penjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan penggelapan dana sebesar RM42 juta atau setara Rp187 miliar milik SRC International, yang merupakan anak perusahaan dari dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad.
Pada vonis tingkat pertama di pengadilan, Najib awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta sanksi denda sebesar RM210 juta atau sekitar Rp935 miliar. Namun melalui mekanisme pengampunan kerajaan pada awal tahun 2024, masa hukuman penjara tersebut dipangkas separuhnya menjadi enam tahun dan dendanya dikurangi secara signifikan menjadi RM50 juta.
Perkembangan penting terjadi ketika Sultan Ibrahim kembali memberikan pengampunan bersyarat yang mengizinkan Najib untuk menjalani sisa masa tahanannya dalam kasus SRC International di bawah status tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Komplikasi hukum berat mulai muncul karena di saat yang sama Najib juga menghadapi dakwaan terpisah atas kasus korupsi dan pencucian uang berskala besar terkait skandal dana 1MDB. Dalam kasus kedua tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara tambahan selama 15 tahun yang dijadwalkan mulai dihitung pada Desember 2025.
Berdasarkan perintah majelis hakim pengadilan, hukuman 15 tahun penjara untuk kasus 1MDB tersebut baru boleh dilaksanakan secara berurutan setelah Najib menyelesaikan seluruh masa hukuman dalam perkara SRC International. Walaupun Najib telah mengajukan upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi Malaysia menolak permohonannya untuk menangguhkan eksekusi hukuman pada 14 Oktober lalu.
Kondisi dualisme putusan inilah yang memicu Kejaksaan Agung Malaysia meminta kepastian hukum dari majelis hakim pengadilan sebelum mengeksekusi pemindahan Najib ke tahanan rumah. Kejaksaan menilai perlu ada penafsiran hukum yang pasti mengenai implikasi dari pelunasan denda RM50 juta yang dilakukan oleh pihak UMNO.
Kejaksaan Agung mempertanyakan apakah pembayaran denda tersebut secara hukum murni memenuhi syarat pengampunan sehingga Najib berhak menjalani sisa hukuman SRC di rumah hingga 2028, ataukah pembayaran denda tersebut secara otomatis mengakhiri hukuman kasus SRC International secara penuh di mata hukum.
Jika pengadilan memutuskan bahwa hukuman perkara SRC masih berjalan melalui skema tahanan rumah, maka Najib dapat menetap di rumahnya hingga Agustus 2028 sebelum dipindahkan kembali ke penjara untuk menjalani vonis 15 tahun kasus 1MDB. Sebaliknya, jika hukuman kasus SRC dianggap telah selesai secara hukum akibat pengampunan dan pembayaran denda, maka vonis 15 tahun penjara perkara 1MDB berpotensi langsung berlaku seketika, sehingga Najib tidak bisa dibebaskan ke tahanan rumah.
Pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa langkah hukum yang mereka ambil sama sekali bukan bentuk perlawanan terhadap wewenang raja, melainkan murni upaya meminta kejelasan dari pengadilan agar eksekusi pengampunan kerajaan tetap berjalan selaras dengan koridor hukum yang berlaku di Malaysia.
Meskipun demikian, implikasi dari penundaan ini memicu benturan politik hebat di dalam tubuh koalisi pemerintahan PM Anwar Ibrahim. Partai UMNO yang menjadi salah satu pilar utama penyokong pemerintahan Anwar bereaksi keras dan mendesak agar keputusan pengampunan dari Sultan Ibrahim segera dilaksanakan tanpa alasan hukum yang ditunda-tunda.
Sekretaris Jenderal UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, menegaskan bahwa penundaan eksekusi oleh lembaga pemerintah dapat dipersepsikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap dekrit takhta kerajaan. UMNO menuntut agar hambatan administratif dan hukum segera disingkirkan serta meminta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap menghambat titah raja.
Langkah lebih agresif ditunjukkan oleh Organisasi Pemuda UMNO. Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, mengumumkan bahwa sayap pemuda partainya siap mengajukan laporan resmi kepada kepolisian guna menyelidiki secara tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penundaan pemindahan Najib ke tahanan rumah.
Di sisi berseberangan, Partai Aksi Demokratik yang juga merupakan mitra utama UMNO dalam koalisi pemerintah menolak keras kelonggaran terhadap penjahat korupsi. Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, bahkan melontarkan ancaman politik dengan menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Transportasi jika Najib benar-benar diizinkan keluar penjara untuk menjalani tahanan rumah.
Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berada dalam posisi dilematis yang sangat sulit. Anwar secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan politik UMNO yang membayarkan denda hukuman Najib, meski ia mengakui bahwa secara hukum partai tersebut memiliki hak untuk melakukan pembayaran tersebut atas nama kadernya.
Perselisihan mengenai status penahanan Najib Razak ini kini menempatkan Anwar Ibrahim di tengah jepitan politik yang sangat krusial. Di satu sisi ia harus menghadapi tuntutan keras dari partai UMNO dan tekanan langsung dari Sultan Ibrahim yang merasa keputusannya diabaikan, sementara di sisi lain ia harus mematuhi pertimbangan hukum Kejaksaan Agung dan menjaga keutuhan koalisi dari ancaman keluarnya DAP.
