Dewablog.com — Keputusan Mohammad Hatta untuk menanggalkan jabatannya secara resmi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956 menjadi salah satu peristiwa penting dan bersejarah dalam perjalanan politik nasional. Langkah besar sang proklamator tersebut ditandai melalui pengiriman surat resmi pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tanggal 20 Juli 1956 dan ditegaskan kembali melalui surat susulan pada akhir bulan November 1956.
Pengunduran diri sosok yang akrab disapa Bung Hatta tersebut secara otomatis mengakhiri kepemimpinan Dwitunggal Soekarno-Hatta yang telah berdiri kokoh sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia digelorakan pada tahun 1945. Setelah setia mengabdi selama kurang lebih 11 tahun sebagai pendamping Presiden Soekarno dalam memimpin roda pemerintahan nasional, Hatta akhirnya memilih melepaskan jabatannya di tengah berbagai dinamika politik dan ketatanegaraan yang terus berkembang pesat pascapenyelenggaraan pemilihan umum pertama.
Dalam surat tertulis yang dikirimkan kepada pimpinan parlemen pada pertengahan tahun 1956 tersebut, Hatta mengemukakan pertimbangan utama di balik keputusannya untuk melangkah mundur dari panggung kepemimpinan eksekutif nasional. Ia menilai bahwa tugas transisi kepemimpinan serta konsolidasi demokrasi telah selesai seiring dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga Konstituante yang dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui mekanisme pemilu.
“Kepada Ketua DPR. Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja dan konsitutante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden,” tulis Hatta dalam surat resminya kepada parlemen.
Meskipun naskah surat pemberitahuan awal tersebut telah diterima pimpinan DPR sejak bulan Juli 1956, kepastian mengenai pengunduran diri Hatta tidak langsung menjadi bahan perbincangan publik secara luas di tengah masyarakat umum. Isu mengenai peletakan jabatan orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut baru menyita perhatian besar media massa serta kalangan politik nasional saat memasuki bulan November 1956, terutama ketika tanggal batas akhir pengunduran diri yang diajukan semakin dekat.
Guna memastikan bahwa ketetapan hatinya tidak mengalami perubahan sedikit pun, Hatta kembali mengirimkan surat resmi susulan kepada pimpinan DPR pada akhir November 1956. Dalam surat bernomor 35/56 tersebut, Bung Hatta secara tegas memberitahukan bahwa tanggal 1 Desember 1956 tetap menjadi batas akhir penugasannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tanpa ada perubahan rencana atau penundaan jadwal melepaskan jabatan.
“Berdasarkan surat saya pada saudara tanggal 20 Juli 1956 no. 35/56 bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa pada tanggal 1 Desember 1956 saya akan meletakkan jabatan sebagai wakil presiden,” tegas Hatta dalam surat penegasannya.
Menindaklanjuti surat penegasan yang diterima dari Bung Hatta, Badan Pekerja DPR dan anggota parlemen segera memproses pengunduran diri tersebut melalui mekanisme sidang parlemen. Dalam sidang pleno yang digelar menjelang akhir November 1956, seluruh anggota DPR akhirnya menyetujui permohonan pengunduran diri Hatta secara bulat tanpa ada penolakan dari fraksi-fraksi yang ada.
Parlemen dalam keputusannya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas seluruh jasa, pengorbanan, serta pengabdian luar biasa yang telah diberikan oleh Bung Hatta selama menjabat sebagai wakil presiden. Para wakil rakyat di parlemen juga menyatakan keyakinan dan kepercayaan penuh bahwa Bung Hatta akan tetap terus menyumbangkan tenaga serta pemikirannya demi kepentingan nusa dan bangsa Indonesia meskipun tidak lagi memangku jabatan formal dalam pemerintahan.
Pengunduran diri Bung Hatta lantas memunculkan beragam pertanyaan dan spekulasi di tengah khalayak luas pada masa itu. Keputusan untuk menyudahi kemitraan politik dengan Presiden Soekarno dinilai cukup mengejutkan publik, mengingat keduanya merupakan dua tokoh proklamator utama yang selama bertahun-tahun selalu menjadi simbol persatuan dan pasangan dwitunggal kepemimpinan Indonesia sejak awal berdirinya negara.
Sejumlah fakta pemberitahuan pers nasional kala itu mulai mengungkap alasan-alasan mendasar yang mendorong Bung Hatta mengambil keputusan mendasar tersebut. Hatta dilaporkan merasa jengkel dan tidak lagi efektif berada dalam sistem pemerintahan karena berbagai usul serta pandangan strategis yang disampaikannya berulang kali tidak mendapatkan perhatian yang layak dari jalannya kepemimpinan nasional.
Selain persoalan usulan yang diabaikan, Bung Hatta juga merasa dirinya semakin tidak dilibatkan dalam berbagai pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai persoalan-persoalan penting negara. Banyak hal strategis terkait kebijakan tata negara yang diputuskan tanpa pemberitahuan atau koordinasi terlebih dahulu kepadanya, sehingga Hatta menyimpulkan bahwa kedudukannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tidak lagi memiliki arti dan guna yang nyata bagi keberlangsungan pemerintahan.
Faktor lain yang memperkuat pertimbangan Hatta untuk mundur adalah adanya kekecewaan mendalam terhadap penanganan masalah korupsi dan kebijakan pemberian lisensi istimewa dalam ranah perekonomian. Hatta secara khusus menyoroti keputusan Presiden Soekarno yang memberikan pengampunan hukum atau grasi kepada salah seorang pelaku tindak pidana korupsi tanpa pernah mengomunikasikan atau memberitahukan hal tersebut kepada dirinya sebagai wakil presiden.
Akumulasi kekecewaan terhadap perbedaan prinsip dan arah kebijakan pemerintahan tersebut membuat Bung Hatta membulatkan tekad bahwa pengunduran diri merupakan opsi terbaik demi menjaga integritas dan prinsip hidupnya. Keputusan pengunduran diri yang telah dirancang dan disampaikan sejak bulan Juli 1956 tersebut akhirnya benar-benar terealisasi secara resmi pada tanggal 1 Desember 1956, mengakhiri 11 tahun pengabdian resminya di jajaran pimpinan eksekutif negara.
Pasca-mundurnya Hatta dari tampuk pemerintahan, posisi Wakil Presiden Republik Indonesia dibiarkan kosong tanpa pengganti dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kursi kepemimpinan orang nomor dua di Indonesia tersebut baru kembali terisi sekitar 17 tahun kemudian pada masa Orde Baru tahun 1973, ketika Presiden Soeharto menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengisi jabatan wakil presiden yang telah lama tidak berpenghuni tersebut.
