Dewablog.com — Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, angkat bicara merespons kritik yang dilontarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Andi secara tegas menolak narasi PDIP yang menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran menjadi beban bagi jalannya pemerintahan saat ini.
Pernyataan ini disampaikan Andi sebagai tanggapan atas kritik Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya menyinggung legitimasi Gibran. Hasto dalam keterangannya di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/10), mengaitkan posisi Gibran dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan dan klaim ketiadaan bukti ijazah SMA, yang menurutnya meruntuhkan legitimasi sang wakil presiden.
Menanggapi hal tersebut, Andi Azwan menilai upaya PDIP dalam menggiring opini publik mengenai keabsahan ijazah Gibran merupakan tindakan yang menyesatkan. Menurut Andi, narasi yang dibangun oleh partai politik tersebut berakar pada kekecewaan atas hasil pemilihan presiden yang lalu, sehingga ia menganggap kritik tersebut tidak objektif.
“Janganlah menggiring opini publik untuk menyesatkan hal tersebut, karena kita paham jika bicara PDIP pasti sangat membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran akibat kekalahan dalam kontestasi pilpres kemarin,” ujar Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan.
Andi menjelaskan bahwa Gibran memiliki dokumen pendidikan yang sah, yakni sertifikat Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) yang diklaim setara dengan jenjang pendidikan menengah atas atau A-Level. Dokumen inilah, menurut Andi, yang menjadi landasan bagi Gibran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu di Bradford University.
Lebih lanjut, Andi menyoroti adanya dugaan operasi politik di balik polemik ijazah tersebut. Ia mengaitkan hal ini dengan pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang sebelumnya sempat menyebut adanya penumpang gelap di dalam kasus ijazah Gibran. Andi meyakini bahwa perlahan-lahan kebenaran mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam isu ini akan terungkap ke publik.
Di sisi lain, PDIP melalui Hasto Kristiyanto tetap menekankan bahwa persoalan ijazah ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan isu yang menyangkut etika, moral, dan tanggung jawab pejabat publik. Hasto berpendapat bahwa beban legitimasi ini secara langsung berdampak pada stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja berjalan.
Ketegangan narasi antara relawan pendukung pemerintah dan pihak oposisi ini menunjukkan masih adanya sisa-sisa persaingan politik dari pemilu sebelumnya. Hingga saat ini, polemik terkait latar belakang pendidikan Gibran terus menjadi perdebatan yang sering diungkit dalam evaluasi kebijakan maupun kinerja pemerintahan, terutama oleh pihak-pihak yang berseberangan secara politik dengan koalisi pemerintah.
Andi menegaskan kembali bahwa pihaknya akan terus mengawal narasi yang beredar agar tidak menimbulkan disinformasi di masyarakat. Ia berharap agar semua pihak dapat mengedepankan objektivitas dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan tanpa harus terbelenggu oleh sentimen politik masa lalu yang dapat menghambat konsolidasi nasional setelah masa transisi kepemimpinan.
