Dewablog.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan tanggapan tegas terkait pernyataan politisi Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, yang sempat melontarkan ancaman untuk memutus jalur internet Indonesia. Polemik ini bermula dari unggahan infografis di media sosial yang menggambarkan ketergantungan infrastruktur internet Indonesia terhadap jalur yang melalui Singapura, yang kemudian memicu respons publik secara luas.
Meutya menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu merasa khawatir atau mengambil tindakan defensif berlebihan terhadap ancaman tersebut. Menurutnya, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKLL) yang mendarat di Singapura tidak berdiri sendiri, melainkan sebagian besar jalurnya justru melintasi wilayah perairan kedaulatan Indonesia. Gangguan pada jalur tersebut dinilai tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi justru akan memberikan dampak masif bagi Singapura sendiri.
“Jika terpotong atau dipotong, 80% kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh,” tegas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Dalam penjelasannya, Meutya menyoroti bahwa ketergantungan ekosistem digital global terhadap pasar Indonesia sangat besar. Dengan populasi lebih dari 267 juta jiwa yang terhubung ke internet, Indonesia merupakan pangsa pasar krusial bagi perusahaan teknologi dunia. Keberadaan basis pengguna yang masif ini menjadi daya tarik utama bagi investor global untuk menempatkan operasional mereka di kawasan Asia Tenggara, khususnya Singapura.
Meutya menambahkan bahwa jika konektivitas terganggu, investor perusahaan teknologi global berpotensi besar untuk angkat kaki dari Singapura. Ia menekankan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 47 kali lipat dibandingkan populasi Singapura, sehingga integrasi digital antara kedua negara adalah simbiosis yang harus dijaga demi kepentingan bersama dan stabilitas konektivitas global di masa depan.
Menanggapi kehebohan tersebut, Calvin Cheng sendiri kemudian memberikan klarifikasi bahwa Singapura tidak akan melakukan tindakan pemutusan jalur tersebut. Melalui media sosialnya, ia menyatakan bahwa pihak Singapura adalah masyarakat beradab yang taat pada hukum internasional. Pernyataan tersebut muncul setelah postingan awalnya menuai reaksi keras dari warganet, termasuk desakan agar Indonesia membalas dengan menutup Selat Malaka jika ancaman tersebut direalisasikan.
Hingga Rabu pagi, unggahan yang memicu ketegangan diplomatik di ranah digital ini telah disaksikan oleh lebih dari 686 ribu pengguna. Sebanyak ratusan komentar serta kutipan dari warganet terus bermunculan, dengan mayoritas menyoroti pentingnya kemandirian infrastruktur digital nasional. Pemerintah Indonesia sendiri melalui kementerian terkait berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan infrastruktur digital sebagai aset strategis negara.
Meutya mengajak semua pihak untuk tidak berpikir kerdil dalam memandang infrastruktur digital. Ia menegaskan bahwa sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi modern yang harus dikelola dengan prinsip kolaborasi, bukan persaingan destruktif. Keamanan dan keberlangsungan konektivitas data antarnegara menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital tetap stabil di tingkat regional maupun internasional.
