Dewablog.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan silaturahmi bersama sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026). Pertemuan lintas generasi tersebut diselenggarakan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai dinamika keamanan nasional, isu-isu strategis penegakan hukum, serta penanganan kebocoran keuangan negara.
Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran purnawirawan jenderal Korps Bhayangkara tersebut dipenuhi dengan dialog mendalam mengenai kondisi institusi kepolisian dan tantangan bangsa ke depan. Keterangan pers resmi dari Sekretariat Presiden mengonfirmasi bahwa ajang silaturahmi ini menjadi momentum krusial dalam mentransfer pengalaman kepemimpinan dari para purnawirawan kepada pimpinan kepolisian dan pemerintahan yang tengah mengemban amanah.
Sekretariat Presiden menggarisbawahi bahwa dalam pertemuan tersebut Kepala Negara dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terkini yang tengah dihadapi bangsa. Forum dialog ini sekaligus dirancang sebagai ruang diskusi konstruktif demi memperkuat sinergi antara purnawirawan Polri dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Adapun sepuluh mantan pimpinan tertinggi Polri yang hadir dalam pertemuan strategis tersebut meliputi Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, dan Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro. Selain itu, hadir pula Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Tidak hanya jajaran mantan pengawal keamanan publik tersebut, agenda di Hambalang ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci pemerintahan dan jajaran pertahanan negara. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam perbincangan intensif tersebut.
Pascapertemuan tertutup tersebut usai, berbagai detail materi pembicaraan mulai terkuak ke publik, salah satunya terkait isu penyadapan ilegal. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa perihal isu penyadapan ilegal yang sempat mengemuka turut menjadi salah satu bahasan dalam ruang dialog Presiden dengan para mantan pimpinan Polri pada Minggu lalu.
Dasco menjelaskan bahwa penanganan dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Menurut Dasco, hal tersebut menjadi salah satu bagian diskusi yang dipaparkan oleh Kepala Negara, mengingat proses hukum atas perkara tersebut kini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Di samping menyinggung perkara hukum tersebut, Presiden Prabowo memanfaatkan kesempatan silaturahmi untuk menyampaikan visi serta misi besar pemerintahannya dalam memajukan Indonesia. Kepala Negara menekankan pentingnya penguatan fondasi ekonomi serta dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk para senior dan purnawirawan kepolisian, untuk memastikan kestabilan nasional tetap terjaga secara berkesinambungan.
“Di situ kemudian selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan Kapolri membeberkan bahwa substansi utama pertemuan banyak berfokus pada pencegahan kebocoran anggaran negara. Kepala Negara menyampaikan paparan secara komprehensif mengenai kondisi perekonomian nasional dan tantangan dalam menutup celah kebocoran keuangan publik demi kesejahteraan rakyat.
Tito menuturkan bahwa para purnawirawan kepolisian yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan (PP) Polri secara bulat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Presiden. Dukungan tersebut diberikan terutama pada kebijakan pemerintah yang berorientasi pro-rakyat serta upaya tegas menghentikan praktik kebocoran keuangan di berbagai sektor birokrasi dan lembaga negara.
“Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi kebocoran negara dan lain-lain. PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka mensejahterakan rakyat,” tutur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut menegaskan komitmen yang ditunjukkan oleh para mantan Kapolri dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Menurut Teddy, seluruh purnawirawan yang hadir bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyepakati pentingnya penegakan hukum yang kokoh dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
Teddy menambahkan bahwa perbincangan di Hambalang juga menyentuh dinamika internal institusi kepolisian secara mendalam. Presiden dan para sesepuh Bhayangkara bertukar pikiran untuk mencari solusi terbaik agar tata kelola kepolisian semakin solid, berintegritas, dan mampu merespons ekspektasi masyarakat secara optimal di tengah tantangan zaman.
Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri selaku Ketua Umum PP Polri, sebagaimana disampaikan melalui Teddy, menegaskan komitmen penuh organisasinya dalam mendampingi pemerintah. Sikap resmi tersebut mempertegas bahwa para purnawirawan siap menjadi benteng pengawal kebijakan negara yang berpihak pada keadilan sosial dan supremasi hukum.
Dari sudut pandang pertahanan nasional, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pertemuan strategis ini memuat nilai historis dan pembelajaran lintas generasi. Menurut Sjafrie melalui unggahan resminya, pemikiran serta rekam jejak pengabdian para mantan Kapolri merupakan aset institusional negara yang sangat berharga dalam merumuskan strategi keamanan nasional yang tangguh.
Sjafrie menilai pandangan para mantan Kapolri memiliki kontribusi strategis bagi penguatan institusi Polri masa kini. Pengalaman mengelola dinamika keamanan pada berbagai era kepemimpinan sebelumnya dipandang sangat relevan untuk membentuk kepolisian yang profesional, berintegritas tinggi, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pertemuan di kediaman Presiden ini juga memantik analisis dari pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto. Bambang menilai bahwa langkah Presiden Prabowo mengumpulkan sepuluh mantan pimpinan Polri bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan sebuah bentuk komunikasi politik dan simbolis yang memiliki pesan tersirat cukup kuat.
Menurut Bambang, kehadiran para figur historis Polri tersebut memperlihatkan pesan tegas dari Presiden bahwa persoalan hukum yang membelit individu pejabat kepolisian tidak boleh disaratkan sebagai cerminan seluruh institusi. Kasus hukum yang menimpa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai merupakan tanggung jawab personal pihak yang diduga terlibat, bukan beban kelembagaan Polri secara menyeluruh.
Bambang memaparkan bahwa penyampaian pesan ini sangat penting mengingat isu penyadapan ilegal memiliki potensi untuk memicu krisis legitimasi kepolisian di mata publik. Terlebih lagi, berdasarkan indikasi awal dari proses penyidikan, aktivitas penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden melainkan juga sejumlah menteri kabinet, tokoh politik, pengusaha, media, hingga elemen masyarakat luas.
Lebih lanjut, Bambang menyoroti kehadiran jajaran pimpinan sektor pertahanan dan intelijen dalam pertemuan di Hambalang tersebut. Kehadiran Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta Kepala BIN mendampingi Presiden menandakan bahwa dinamika yang berkembang tidak dipandang sekadar sebagai gesekan internal kepolisian semata.
Kehadiran lintas unsur keamanan negara tersebut mengonfirmasi bahwa persoalan yang mengemuka telah menyentuh aspek kewibawaan dan kedaulatan keamanan negara. Oleh sebab itu, pembicaraan di Hambalang menjadi wadah penyelarasan langkah antara sektor pertahanan, intelijen, dan penegak hukum agar kestabilitas keamanan nasional tetap terjaga secara komprehensif.
Rangkaian dialog di Hambalang ini pada akhirnya mencerminkan konsolidasi kuat antara Kepala Negara dan para tokoh berpengaruh di Korps Bhayangkara. Melalui komitmen bersama untuk mencegah kebocoran negara, menegakkan hukum berdasarkan Pancasila, dan menjaga stabilitas nasional, pertemuan tersebut mempertegas arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga keutuhan dan keamanan bangsa.
