Dewablog.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan kesiapan mereka untuk membuka ruang dialog menyusul rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan membangun komunikasi politik dengan fraksi lain di DPR. Komunikasi tersebut ditujukan untuk membahas aspirasi masyarakat mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan kembali mencuat ke permukaan publik.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan sikap partainya di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10/2026). Hasto menilai bahwa langkah komunikasi yang diinisiasi oleh PKS merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar dalam merespons dinamika di tengah masyarakat.
“Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Lebih lanjut, Hasto menyoroti bahwa polemik ijazah ini tidak sekadar berkaitan dengan masalah pelanggaran etik, melainkan telah menyentuh aspek pidana yang diduga melibatkan penyalahgunaan hukum kekuasaan. Menurutnya, konstitusi secara jelas menetapkan syarat minimum berupa ijazah SMA atau sederajat bagi seorang pemimpin, namun ia mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti adanya ijazah tersebut dalam proses yang berlangsung.
Hasto menambahkan bahwa pihaknya secara konsisten mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para guru besar yang menilai kasus ijazah ini sebagai pelanggaran etika yang serius. Menurut pandangannya, beban etika tersebut kini menjadi tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto menekankan bahwa pelanggaran etika memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi seorang pemimpin di mata publik. Ia berargumen bahwa etika harus menjadi landasan utama bagi setiap kebijakan dan sikap yang diambil oleh pemimpin negara agar tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan bahwa DPP PKS telah memberikan mandat kepada Fraksi PKS di DPR RI untuk menjalin komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lainnya. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden PKS Almuzzammil Yusuf yang berkomitmen untuk menjembatani aspirasi rakyat terkait isu ijazah tersebut.
Kholid menjelaskan bahwa komunikasi tersebut akan dilakukan secara intensif setelah masa reses DPR RI berakhir dan memasuki masa sidang berikutnya. Pihaknya berencana untuk menjajaki setiap masukan yang masuk dari masyarakat, termasuk membahas kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR seperti hak angket atau hak menyatakan pendapat yang sempat disinggung oleh berbagai pihak terkait polemik ini.
Meskipun saat ini DPR masih dalam masa reses, PKS memastikan bahwa langkah penjajakan pandangan antar fraksi akan menjadi prioritas utama. Kholid menekankan bahwa langkah awal yang diambil adalah menyamakan persepsi dan mendengarkan pendapat dari rekan-rekan di parlemen sebelum menentukan langkah politik lebih jauh. Pihaknya berkomitmen untuk tetap transparan dalam merespons dinamika yang berkembang terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di pemerintahan saat ini.
