Dewablog.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengonfirmasi telah menjalin komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Komunikasi tersebut secara khusus membahas mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan menjadi perhatian publik.
Kholid menjelaskan bahwa komunikasi ini dilakukan untuk menyamakan pandangan terkait aspirasi masyarakat yang masuk ke PKS mengenai persoalan dokumen pendidikan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak PDIP merespons positif upaya PKS dalam membuka dialog mengenai isu yang sering disebut sebagai ijazah gate ini.
“Beliau hubungi saya dan sampaikan ke saya, bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait ijazah gate yang disampaikan ke PKS,” ujar Sekjen PKS, Muhammad Kholid.
Lebih lanjut, Kholid menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau dinamika respons dari fraksi-fraksi lain yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PKS berkomitmen untuk tetap menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna mendalami persoalan ini secara lebih komprehensif di level legislatif.
Sebelumnya, PDIP secara terbuka menyatakan kesediaan mereka untuk membuka ruang dialog terkait polemik ijazah tersebut. Hasto Kristiyanto menekankan bahwa langkah ini diambil menyusul adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh pihak-pihak tertentu.
Menurut Hasto, persoalan ijazah ini tidak hanya terbatas pada masalah etika, melainkan telah merambah ke aspek pelanggaran pidana yang melibatkan penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan. Ia juga menyoroti temuan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya ijazah SMA atau sederajat yang menjadi syarat minimum konstitusional bagi seorang pemimpin, yang menurutnya menjadi beban serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Selain pandangan internal partai, PDIP juga mengaku telah menyerap masukan dari kalangan akademisi, termasuk para guru besar yang menyatakan sikap prihatin atas pelanggaran etika yang terjadi. Hasto menilai bahwa pelanggaran etika yang dibiarkan dapat mengikis legitimasi seorang pemimpin di mata masyarakat luas, mengingat etika merupakan landasan utama dalam menentukan arah kebijakan serta sikap kenegaraan.
Pernyataan tersebut mencerminkan posisi PDIP yang memandang pentingnya transparansi dalam syarat kepemimpinan nasional demi menjaga kepercayaan publik. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai langkah konkret selanjutnya dari kedua partai tersebut, namun keterbukaan dialog yang ditawarkan menjadi sinyal bahwa isu ijazah Gibran akan terus bergulir di ranah politik nasional.
PKS sendiri menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah menindaklanjuti keresahan masyarakat dengan cara-cara yang konstitusional dan terukur. Dengan adanya komunikasi antar-partai ini, diharapkan proses pendalaman informasi mengenai polemik ijazah dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
