Dewablog.com — Polda Metro Jaya bersama sejumlah instansi pemerintah mulai melakukan langkah konkret untuk menghapus stigma negatif sebagai kampung narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upaya penataan ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Kota Jakarta Utara guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat setempat.
Kawasan yang terletak berdekatan dengan jalur rel kereta api rute Priok-Jakarta Kota ini kerap menjadi sasaran penggerebekan narkoba oleh aparat kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Seringnya aktivitas ilegal di lokasi tersebut membuat citra buruk melekat kuat pada permukiman warga, sehingga diperlukan intervensi menyeluruh yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata namun juga perbaikan kondisi sosial ekonomi secara mendalam.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa penanganan di Kampung Bahari harus dilakukan secara komprehensif agar tidak terjadi pengulangan masalah di masa depan. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap bandar dan pengedar narkoba harus dibarengi dengan penyelesaian persoalan sosial yang menjadi akar permasalahan di wilayah tersebut. Kehadiran negara sangat diperlukan untuk memberikan solusi nyata bagi warga yang terdampak oleh proses penataan kawasan tersebut.
“Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” tegas Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto.
Sebagai bagian dari langkah awal, pihak kepolisian meminta dilakukan pendataan mendalam terhadap profil masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Hal ini mencakup pengecekan kondisi hunian serta identifikasi sumber penghasilan warga agar proses transformasi wilayah tidak mematikan mata pencaharian mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor informal. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap langkah penataan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.
Salah satu fokus perhatian dalam penataan ini adalah nasib warga yang bekerja sebagai pemilah dan pengelola sampah di sekitar rel kereta api. Pemerintah berencana memberikan pendampingan agar sistem pengelolaan sampah menjadi lebih modern dan terorganisir, sekaligus menjaga agar warga tetap memiliki penghasilan yang layak melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dengan demikian, kualitas lingkungan dapat meningkat tanpa harus mengorbankan kesejahteraan ekonomi warga.
Selain perbaikan fisik bangunan dan infrastruktur, Kapolda juga menyoroti pentingnya pengawasan lingkungan secara terus-menerus guna mencegah kembalinya aktivitas peredaran narkotika. Kerja sama antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dianggap menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan hasil dari penataan yang sedang dilakukan saat ini. Masyarakat diharapkan menjadi benteng pertama dalam menangkal pengaruh buruk narkoba di lingkungan mereka sendiri.
Dalam rapat koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, pembersihan lahan direncanakan akan berlangsung secara bertahap mulai pekan ini. Prioritas utama ditujukan pada area-area yang sudah tidak lagi dihuni oleh warga untuk dibersihkan dari sampah dan bangunan liar yang sering dijadikan tempat persembunyian. Sementara itu, untuk bangunan yang masih berpenghuni, petugas akan melakukan dialog humanis terlebih dahulu guna menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk kemungkinan relokasi atau perbaikan hunian.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI, Januri, menyatakan dukungannya dengan mengerahkan alat berat serta armada pengangkut sampah ke lokasi penataan. Kegiatan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Rabu besok dengan tetap mengedepankan standar keselamatan operasional perjalanan kereta api yang melintasi kawasan tersebut. Januri menekankan bahwa keamanan perjalanan kereta api dan keselamatan warga di sekitar rel menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Januri juga mengungkapkan bahwa PT KAI sedang mendiskusikan kemungkinan penyediaan hunian alternatif bagi masyarakat terdampak penataan lahan milik negara tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan mengedepankan musyawarah mufakat agar tidak menimbulkan konflik sosial. PT KAI berkomitmen untuk membantu penyelesaian jangka panjang agar area sekitar jalur kereta api tetap steril dari aktivitas yang membahayakan publik maupun operasional kereta.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyebutkan telah ada program bantuan perumahan yang berjalan di Kampung Bahari. Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 46 penerima manfaat bantuan kualitas hunian yang tersebar di beberapa rukun warga (RW) di wilayah tersebut. Program ini bertujuan untuk memberikan standar tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang berhak menerima bantuan.
Sri menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan ulang untuk melihat potensi penambahan jumlah penerima bantuan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia di kementerian. Program peningkatan kualitas hunian ini diharapkan dapat menyentuh lebih banyak warga sehingga standar kelayakan hidup di Kampung Bahari dapat meningkat secara signifikan. Hal ini juga diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk menjauhi lingkungan yang terkontaminasi peredaran narkoba.
Penataan ini juga mendapat atensi khusus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah menginstruksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta Utara untuk terjun langsung ke lapangan. Pramono meminta agar seluruh jajaran pemerintah kota memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif kepolisian dalam memberantas sarang narkoba di ibu kota. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang kuat antara Pemprov, TNI, dan Polri sangat krusial dalam keberhasilan agenda ini.
Menurut Pramono, tim gabungan telah melakukan peninjauan langsung untuk memetakan titik-titik krusial yang perlu segera ditata guna memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa tidak ada lagi wilayah di Jakarta yang terstigma sebagai zona merah kriminalitas. Penataan Kampung Bahari akan dijadikan contoh bagaimana penanganan kawasan rawan dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh.
“Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya kepada Polri yang sedang memberantas, mengambil tindakan tegas, perang terhadap narkoba,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Selain di Kampung Bahari, operasi pemberantasan narkoba juga gencar dilakukan di titik-titik lain yang dikenal rawan, seperti Kampung Ambon dan Kampung Boncos di wilayah Jakarta Barat. Pramono menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah dan harus konsisten agar para bandar tidak memiliki ruang untuk kembali beroperasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjadi bagian aktif dalam upaya besar pembersihan narkoba di setiap sudut kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target jangka panjang untuk menghapuskan predikat kampung narkoba dari seluruh wilayah ibu kota melalui program revitalisasi kawasan kumuh. Dengan sinergi yang kuat antarinstansi, diharapkan kawasan-kawasan yang selama ini menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan dapat bertransformasi menjadi kawasan hunian yang sehat dan produktif. Kehadiran fasilitas publik dan perbaikan aksesibilitas menjadi bagian dari rencana besar transformasi sosial di wilayah-wilayah rawan tersebut.
Upaya intensif ini menyusul aksi penggerebekan besar-besaran yang dilakukan oleh Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) pada awal November 2026 yang lalu. Dalam operasi tersebut, petugas bahkan menggunakan moda transportasi KRL untuk mencapai titik sasaran secara mendadak guna meminimalisir kebocoran informasi dan memastikan para target operasi dapat diamankan. Keberhasilan operasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rencana penataan fisik kawasan agar aktivitas ilegal tidak kembali tumbuh.
Melalui langkah-langkah terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, masa depan Kampung Bahari kini tengah diupayakan menuju arah yang lebih baik. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi model bagi penataan kawasan serupa di Jakarta demi mewujudkan kota yang bebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Sinergi berkelanjutan antara pemerintah, aparat, dan warga menjadi modal utama dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan layak huni bagi generasi mendatang.
